JawaPos.com - Pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, Abdussalam Shohib mengingatkan kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) harus kembali kepada prinsip pendirian organisasi. NU tidak boleh dipimpin hanya sebatas untuk kekuasaan.

Oleh karena itu, Gus Salam mengeluarkan kertas posisi penataan kepemimpinan NU. Hal ini untuk menjaga marwah ulama dan menata jam'iyah dengan hikmah. 

"Kertas posisi saya buat dari ikhtiar menjaga marwah ulama dan merawat NU agar tetap kokoh, teduh, dan bermartabat di tengah perubahan zaman," kata Gus Salam, Kamis (29/1).

Dia menjelaskan, NU sejak kelahirannya tidak dimaksudkan hanya untuk organisasi administratif semata. NU lahir sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah, perhimpunan keagamaan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada kepemimpinan ulama, baik dalam dimensi keilmuan, moral, maupun sosial kebangsaan.

"Dalam tradisi NU, kepemimpinan tidak dibangun di atas kekuasaan, melainkan di atas ilmu, adab, keteladanan, dan keberkahan. Ulama bukan sekadar pengurus, melainkan penjaga nilai, penuntun umat, dan pemikul amanat sejarah. Karena itu, sejak awal NU menempatkan ulama sebagai poros utama organisasi," jelasnya.

Meski begitu, Gus Salam tak memungkiri NU sudah berkembang pesat. Selain menjadi lebih kompleks, juga menghadapi dinamika sosial, politik, dan kebangsaan yang semakin rumit.

"Dalam kondisi seperti ini, ketulusan saja tidak cukup. Diperlukan sistem kelembagaan yang kuat, agar kewibawaan ulama tetap terjaga dan organisasi tidak terseret pada tarik-menarik kepentingan," imbuhnya.

Eks Wakil Ketua PWNU Jawa Timur ini mengatakan, ada enam prinsip dasar penataan kepemimpinan NU. Yang kepenataan kelembagaan NU harus berpijak pada prinsip-prinsip dasar yang selaras dengan tradisi pesantren dan ruh jam’iyyah. Keenamnya supremasi kepemimpinan ulama, pemisahan tegas antar otoritas, musyawarah mufakat sebagai prinsip mutlak, kepemimpinan kolektif-kolegial, anti-kooptasi dan anti-politik transaksional, serta kesinambungan tradisi dan keterbukaan zaman.

Gus Salam mengatakan, struktur kepemimpinan NU disusun dalam satu garis sistemik. Yakni ahwa, mustasyar, majelis syuriah, dan tanfidziyah.

"Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, saling menguatkan, dan tidak saling tumpang tindih," ujarnya.

"Inilah ikhtiar menjaga NU tetap tegak, bukan karena kekuasaan, melainkan karena kebijaksanaan," tutupnya.