Penghapusan Utang Petani, Nelayan, dan UMKM Jadi Ruang untuk Bangkit dan Produktif Kembali

Deretan perahu nelayan di muara angke, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Ada banyak program yang menyentuh masyarakat kecil pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Kendati masih terdapat kendala dan kekurangan, tetapi semua program itu didorong terus berlanjut demi mencapai target utamanya.  

Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Batam Fendi Hidayat, program-program prorakyat dari Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG); cek kesehatan gratis (CKG); serta penghapusan utang kalangan petani, nelayan, dan pelaku UMKM, memperlihatkan arah kebijakan yang berpihak pada rakyat. Lebih penting lagimemperkuat fondasi pembangunan nasional. 

“Program Makan Bergizi Gratis dan cek kesehatan gratis adalah bukti nyata keberpihakan Presiden Prabowo terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah berhasil mengambil langkah konkret dalam memperkuat gizi dan kesehatan anak-anak, terutama di daerah tertinggal,” ujar Fendi kepada wartawan di Batam, Minggu (20/10). 

Baca Juga: Terus Pecahkan Rekor Baru! Harga Emas Antam Melonjak Rp 103.000 dalam Sepekan jadi Rp 2.428.000 per Gram

Dia menilai pelaksanaan awal program MBG menunjukkan hasil positif, tetapi tetap memerlukan pengawasan ketat agar kualitas bahan pangan dan distribusinya merata. “Yang terpenting, program ini jangan berhenti di level administratif. Harus menyentuh kebutuhan riil anak-anak di sekolah,” katanya. 

Keberhasilan MBG bergantung pada monitoring dan evaluasi berkelanjutan yang melibatkan sekolah, komite, dan masyarakat. “Kalau dijalankan konsisten, MBG bukan sekadar bantuan sosial, tapi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang sehat dan berdaya saing,” tambahnya. 

Begitu juga dengan program penghapusan utang bagi petani, nelayan, dan UMKM. Fendi menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah progresif dan berani. “Banyak pelaku usaha kecil yang terjebak utang bukan karena tidak mau bayar, tapi karena kondisi ekonomi yang sulit. Dengan kebijakan ini, pemerintah memberi ruang bagi mereka untuk bangkit dan produktif kembali,” ungkapnya. 

Sedangkan program Koperasi Desa Merah Putih menjadi upaya penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Akan tetapi, penghapusan utang dan penguatan koperasi harus disertai pendampingan dan pelatihan berkelanjutan, agar para pelaku usaha kecil benar-benar mandiri. 

Baca Juga: Realisasi Anggaran Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tembus Rp 800 Miliar hingga Akhir September 2025

“Penghapusan utang jangan dimaknai sebagai akhir masalah, tapi awal dari pemberdayaan baru. Pemerintah perlu mengintegrasikannya dengan pelatihan kewirausahaan, digitalisasi usaha, dan perluasan akses modal,” jelasnya. 

Arah kebijakan pemerintahan Prabowo kini semakin tegas memperkuat program jangka panjang yang pro rakyat, bukan sekadar program populis sesaat. “Fokus pemerintah pada gizi, kesehatan, dan ekonomi rakyat menunjukkan bahwa pembangunan manusia menjadi prioritas utama,” ujarnya. 

Untuk menjaga keberlanjutan program-program tersebut, Pemerintah perlu memperkuat sinergi lintas kementerian, sekaligus membuka ruang bagi kolaborasi publik-swasta dalam pendanaan.