Penjelasan Kenapa Rekening KKS Hanya Terisi Rp 4 hingga Rp 12, Bukan Jutaan Rupiah

JawaPos.com - Sejumlah jenis bantuan sosial (bansos) seperti PKH, BPNT tahap 4, hingga BLT Kesra sebesar Rp 900 ribu sudah cair di sejumlah daerah. Banyak penerima bantuan kini tersenyum bahagia karena mendapatkan bantuan akhir tahun dari pemerintah.

Namun ahir pekan kemarin, banyak keluarga penerima manfaat (KPM) mengeluh karena ternyata kartu keluarga sejahtera (KKS) milik mereka tidak menerima dana bantuan sosial (bansos) dengan angka yang telah ditetapkan. 

KKS dari banyak KPM justru hanya bertambah sebesar dengan angka di bawah Rp 100 yaitu angka unik Rp 4,  Rp 6, hingga Rp 12 sebagaimana diberitakan Rada Bogor. Alhasil, kejadian tak biasa ini sempat bikin para penerima bansos gaduh.

Kerena bukan dana ratusan ribu atau jutaan yang masuk ke dalam rekening, tapi justru dana receh tak mungkin bisa dicairkan apalagi ditukar untuk membeli makanan atau sembako.

Angka receh yang didapat KPM bukan karena terjadi kesalahan atau mengalami error. Sebuah fakta terungkap angka receh tersebut ternyata hanya salah satu metode verifikasi.

Setelah proses verifikasi selesai dan angka unik tersebut benar-benar masuk ke rekening, maka tahapan selanjutnya adalah rekening KPM akan diisi penuh sesuai dengan angka yang telah ditetapkan pemerintah.Misalnya BLT Kesra sebesar Rp 900 ribu.

Pada penghujung tahun 2025 ini, jumlah penerima bansos pemerintah angkanya cukup besar mencapai sekitar 35 juta. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut, jumlah penerima bansos saat ini paling banyak sepanjang sejarah.

KPM pada penghujung tahun 2025 bisa mendapatkan dana bansos lebih besar dari biasanya. Pasalnya, sejumlah jenis bansos diberikan bersamaan dan dirapel untuk beberapa bulan.

Para penerima bansos diminta untuk bijak dalam menggunakan dana. Mensos menegaskan bahwa dana bansos tidak boleh digunakan untuk judi online, membeli rokok, narkoba, bayar cicilan utang, beli motor dll yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Jika diketahui bansos yang diberikan ternyata digunakan di luar peruntukannya, KPM tersebut bisa dikeluarkan dari data penerima bansos. Itu artinya, pada periode selanjutnya tidak akan mendapatkan bantuan lagi dari pemerintah.