Logo JawaPos
Author avatar - Image
18 Desember 2025, 23.36 WIB

APBN Tekor Rp 560,3 Triliun per November 2025, Menkeu Purbaya: Masih dalam Batas Terkelola

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan pasa acara peresmian Alat Pemindai Peti Kemas dan Peluncuran Aplikasi Kepabeanan Berbasis AI di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (12/12/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan pasa acara peresmian Alat Pemindai Peti Kemas dan Peluncuran Aplikasi Kepabeanan Berbasis AI di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (12/12/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 November 2025 mengalami defisit mencapai Rp 560,3 triliun. Purbaya memastikan bahwa defisit APBN yang setara 2,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) masih berada dalam batas terkelola dan sesuai dengan desain APBN 2025. 

"Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN sebesar Rp 560,3 triliun atau 2,35 persen dari PDB ini masih dalam batas terkelola dan sesuai desain APBN," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (18/12). 

Untuk diketahui defisit terjadi seiring belanja negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Hingga 30 November 2025, pendapatan negara telah mencapai Rp 2.351,5 triliun atau 82,1 persen dari outlook

Capaian ini ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.903,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan pajak Rp 1.634,4 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp 269,4 triliun. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 444,9 triliun atau 93,2 persen dari outlook. 

"Dengan penerimaan perpajakan tetap menjadi kontributor utama," ujarnya.

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari outlook. Menurutnya, hal ini mencerminkan belanja daerah yang terus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan program prioritas.Lebih rinci, belanja pemerintah pusat tercatat Rp 2.116,2 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 1.110,7 triliun dan belanja non-K/L Rp 1.005,5 triliun.

Selanjutnya, transfer ke daerah mencapai Rp 795,6 triliun atau 92,1 persen dari outlook. Sejalan dengan itu, Purbaya menyampaikan bahwa keseimbangan primer tercatat sebesar Rp 82,2 triliun. 

"Ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang tetap prudent di tengah berbagai tantangan global," tukasnya.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore