Menkeu Purbaya Buka Blokir Anggaran Kemendagri Rp 20 Miliar Buat Terjunkan Praja IPDN ke Lokasi Bencana Sumatera

JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan sudah membuka blokir anggaran milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar Rp 20 miliar untuk mendukung penerjunan praja Institut Pemerintahan dalam Negeri (IPDN) ke lokasi terdampak bencana Sumatera.

Sebelumnya, perihal pemblokiran anggaran Praja IPDN ini sempat dikeluhkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulilhan Bencana Sumatera, Selasa (30/12).

Dalam rapat itu, Purbaya memastikan bahwa anggaran yang sebelumnya diblokir alias diberi bintang oleh Kemenkeu sudah dihapus. Ia justru memastikan kepada Mendagri untuk bisa segera mengambil uangnya pada esok hari.

"Tadi juga yang IPDN yang dibintangin. Itu besok cair, bisa Anda ambil?," ujar Purbaya dalam rapat tersebut.

Menjawab pertanyaan itu, Mendagri Tito Karnavian menyebut hanya akan mengikuti perintah. "Perintah komandan," jawab Tito singkat.

"Yaudah pak, bintangnya sudah dicoret barusan sama saya," tukas Purbaya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka blokir anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk mendukung penerjunan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke daerah terdampak bencana di Sumatera. Anggaran tersebut merupakan dana APBN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah dialokasikan untuk IPDN.

"Kami mohon dengan segala hormat dukungan dari Pimpinan dan Bapak Menteri Keuangan. Kami menggunakan anggaran-anggaran dari Kemendagri, yaitu yang ada di IPDN ada anggarannya," kata Tito.

Ia menjelaskan, saat ini terdapat satu pos anggaran yang masih diblokir. Menurutnya, meski nilainya tidak besar, dana tersebut sangat berarti untuk mendukung tugas Praja IPDN selama satu bulan kedepan.

"Cuma ada satu yang dibintangin, mohon dibuka. Enggak banyak, hanya Rp 20-an miliar. Tapi satu bulan sangat berarti," ujarnya.

Tito menyampaikan, Praja IPDN akan diterjunkan untuk membantu menghidupkan kembali roda pemerintahan daerah, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, yang sempat lumpuh akibat bencana. Setelah tugas di satu wilayah selesai, Praja IPDN akan digeser ke daerah terdampak lain dengan tingkat kerusakan yang lebih berat.

"Nah, kalau memang sudah bisa selesai, kita akan geser ke daerah lain yang cukup berat yaitu di Aceh Utara. Tugas mereka utama adalah satu bulan, mulai tanggal 3 nanti," ucap Tito.