Purbaya Laporkan Defisit APBN 2025 sebesar 2,92 Persen Masih dalam Batas Aman, hanya Melebihi Target

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tercatat sebesar 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir tahun 2025.

Angka tersebut tercatat melebihi dari target APBN 2025 yang ditetapkan sebesar 2,53 persen. Namun, Purbaya mengklaim defisit tersebut masih di bawah batas aman 3 persen.

“Defisit memang naik dari rencana awal 2,53 persen menjadi 2,92 persen, tapi ini masih dalam batas aman,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1).

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan, pendapatan negara sepanjang 2025 mencapai Rp 2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target APBN. Dari sisi penerimaan perpajakan, realisasi tercatat Rp 1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 300,3 triliun atau 99,6 persen dari target. Lalu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat menembus Rp 534,1 triliun atau 104 persen dari target, serta penerimaan hibah sebesar Rp 4,3 triliun atau 733,3 persen dari target.

Bendahara negara ini menegaskan, meski pendapatan negara hanya terealisasi sekitar 91 persen dan belanja mencapai 95,3 persen, pemerintah tidak serta-merta memangkas belanja untuk menekan defisit.

Akibat strategi tersebut, kata Purbaya, defisit APBN 2025 melebar menjadi Rp 1.695,1 triliun, lebih tinggi dibandingkan rencana awal dalam APBN sebesar Rp 662 triliun. Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp 3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari target. Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp 2.602,3 triliun atau 96,3 persen.

"Terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 1.500,4 triliun atau 129,3 persen dari target dan belanja non-K/L sebesar Rp 1.102,0 triliun atau 71,5 persen. Sementara transfer ke daerah tercatat Rp 849 triliun atau 92,3 persen dari target," rinci Purbaya.

Menurutnya, kondisi ekonomi yang sedang melambat justru membutuhkan stimulus fiskal agar roda ekonomi tetap berputar. Purbaya menyebut, APBN dijalankan sebagai instrumen kebijakan yang antisipatif dan responsif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bentuk nyata kebijakan fiskal counter-cyclical yang selama ini digaungkan pemerintah. Tujuannya, menjaga ekonomi tetap berekspansi di tengah tingginya tekanan global, tanpa membahayakan kesinambungan APBN dalam jangka menengah dan panjang.

“Ini tadi dengan misi untuk menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi. Inilah kebijakan rill dari counter-siclical yang sering saya bilang selama ini," tukasnya.