Pesan Keras Menkeu Purbaya: Atasan Ikut Tanggung Jawab Jika Anak Buah Ngaco

JawaPos.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak bisa lepas tangan ketika anak buahnya bermasalah. Menurutnya, atasan tetap harus ikut bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran di unit kerja yang dipimpinnya.

Hal itu disampaikan Purbaya saat mengganti dan melantik sejumlah pejabat pajak yang tengah terseret proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ini kita penggantian pejabat-pejabat di pajak ya. Ada beberapa eselon yang masih diproses KPK dan lain-lain. Tapi kan kita mesti lihat, kalau dia sibuk di KPK, bisa mengganggu servis ke publik,” ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, Kamis (22/1).

Ia menegaskan, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu hanya karena pejabat terkait harus fokus menjalani proses hukum. Karena itu, Kemenkeu mengambil langkah cepat dengan memindahkan, mengganti, hingga mengistirahatkan sementara pejabat yang dinilai bermasalah.

“Jadi, kita ambil langkah untuk mengganti secepatnya yang sedang ada bermasalah di KPK. Dipindah, diganti. Diistirahatkan dulu sementara,” tegasnya.

Purbaya menjelaskan, pejabat yang diistirahatkan sementara akan menunggu penugasan selanjutnya sesuai evaluasi. Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini tidak selalu berarti pejabat tersebut terlibat langsung dalam kasus hukum.

“Di rumah dulu, nanti kita cari jabatan yang pas untuk dia. Walaupun dia nggak terlibat langsung, kan sebagai kepala kanwil, dia mesti bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di bawahnya,” katanya.

Lebih lanjut, Purbaya menyebut langkah ini sebagai pesan keras kepada seluruh pejabat pajak, terutama para pimpinan, agar lebih aktif mengawasi dan mengendalikan bawahannya. Ia menegaskan bahwa pimpinan tidak bisa lepas tangan ketika anak buahnya bermasalah alias berbuat ngaco.

“Saya ini hanya ingin memberikan message kepada para pejabat-pejabat pajak yang di atas. Bahwa kalau anak buahnya ada ngaco-ngaco, dan mereka tidak mendeteksi apa-apa, bukan berarti mereka bisa lepas dari tanggung jawabnya,” lanjutnya.

Ia pun memastikan penataan dan evaluasi pejabat di lingkungan DJP akan terus berlanjut. Menurutnya, langkah tegas ini merupakan bentuk konfirmasi bahwa tanggung jawab pimpinan melekat penuh pada kinerja dan integritas jajarannya.

“Ini hanya konfirmasi kepada para pejabat-pejabat bahwa mereka harus mengendalikan orang-orang di bawahnya. Artinya nanti masih akan ada yang seperti ini,” pungkas Purbaya.