JawaPos.com - Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (ITB) Tri Yus Widjajanto menilai kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang mendorong penggunaan etanol sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM) merupakan langkah konkret menuju energi hijau dan kemandirian energi nasional. Namun, tak dipungkiri berbagai pihak mengkritisi kandungan etanol dalam BBM.

“Kebijakan pencampuran etanol dalam BBM ini menunjukkan Kementerian ESDM sudah berada di roadmap yang benar menuju energi hijau. Negara-negara maju sudah lama menggunakan etanol untuk menekan emisi karbon," kata Tri dalam diskusi bertajuk “Setahun Pemerintahan Baru, Bagaimana Kemandirian Energi Nasional?”, Minggu (12/10).

Tri menambahkan, kebijakan tersebut juga membuka peluang besar bagi peningkatan ekonomi daerah, terutama di wilayah penghasil bahan baku bioetanol. Dengan sinergi lintas sektor, kebijakan ini dapat menciptakan efek berganda, mulai dari pengurangan impor hingga penciptaan lapangan kerja baru di tingkat lokal.

“Kalau dijalankan secara serius, program ini bisa menjadi tonggak awal kemandirian energi nasional sekaligus menumbuhkan ekonomi rakyat,” ujarnya.

Senada juga disampaikan, Dosen Program Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung (FEB Unisba) Prof Ima Amaliah. Ia menilai penggunaan etanol merupakan bagian dari upaya mewujudkan swasembada energi berkelanjutan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam poin kedua Asta Cita.

“Saya sangat mengapresiasi langkah pemerintah saat ini. Ini bukan hanya soal teknologi energi, tetapi soal visi jangka panjang. Kalau bisa konsisten, Indonesia akan benar-benar mandiri,” tutur Ima.

Ia menambahkan, program energi hijau seperti etanol menjadi momentum penting untuk memperbaiki ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM, yang saat ini mencapai hampir separuh dari kebutuhan nasional. Menurutnya, substitusi impor harus menjadi strategi utama dalam memperkuat struktur ekonomi energi dalam negeri.

“Kita harus memproduksi sendiri. Jangan sampai ekspor minyak mentah murah tapi impor BBM mahal. Inisiatif seperti etanol justru membantu memperkuat kemandirian energi nasional,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan kebijakan wajib campuran etanol 10 persen (E10) akan mulai berlaku pada 2025 di seluruh SPBU Indonesia. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan impor minyak dan bahan bakar sekaligus mendorong kemandirian energi berbasis sumber daya nabati dalam negeri.

Bahlil menjelaskan, etanol berasal dari tanaman yang mudah diperoleh di dalam negeri, seperti tebu, jagung, dan singkong.

“Kandungan etanol di dalam BBM akan mengurangi ketergantungan negara terhadap impor bahan bakar,” paparnya.

Dalam memenuhi kebutuhan etanol nasional, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pembangunan dua pabrik etanol, yakni pabrik berbasis tebu di Merauke dan pabrik berbasis singkong yang masih dalam tahap penentuan lokasi.

“Arahan Bapak Presiden sudah jelas untuk kami membangun industri etanol. Butuh dua hingga tiga tahun terhitung dari sekarang, jadi kita harus hitung baik-baik dulu,” pungkasnya.