CPI Rilis Dasbor Pembiayaan Sektor Ketenagalistrikan: Investasi EBT Jenis Surya dan Angin Alami Peningkatan

JawaPos.com - Climate Policy Initiative (CPI) meluncurkan pembaruan Dasbor Pembiayaan Sektor Ketenagalistrikan Indonesia yang memotret pendanaan di sektor ini selama 2019-2023. Hasilnya, sepanjang 2019-2023, investasi di sektor ketenagalistrikan Indonesia mencapai USD 38,02 miliar, atau rata-rata USD 7,6 miliar per tahun.

Director of CPI Indonesia, Tiza Mafira dalam presentasinya, Jumat (31/10) menyampaikan bahwa realisasi investasi tersebut masih kurang dari setengah kebutuhan tahunan yang mencapai USD 19,4 miliar. Untuk mencapai target iklim nasional pada 2030.

Temuan menarik yang berhasil dirangkum CPI yakni, dari total realisasi tersebut di atas, rata-rata tahunan investasi energi baru terbarukan (EBT) baru menacapai USD 1,79 miliar. Angka ini jauh di bawah kebutuhan investasi tahunan yang sebesar USD 9,1 miliar untuk mencapai target Enhanced NDC.

"Meskipun Indonesia baru saja meluncurkan Second NDC dengan estimasi total kebutuhan investasi mencapai USD 472,6 miliar hingga tahun 2035, tidak ada alokasi sektoral yang secara khusus dilaporkan untuk EBT," terang Tiza.

Investasi EBT juga lebih rendah dibandingkan rata-rata tahunan investasi bahan bakar fosil yang tercatat yakni sebesar USD 2,55 miliar. Tiza menambahkan, angka investasi di bahan bakar fosil kemungkinan masih lebih besar, sebab ada yang tidak tercatat seperti untuk PLTU captive.

Lebih lanjut Tiza memaparkan, investasi EBT terutama berasal dari sumber domestik (55 persen) dan terpusat ppada pembangkit listrik EBT berbasis baseload (panas bumi dan tenaga air). Investasi dari sumber domestik terbagi atas pembiayaan swasta (60,4 persen) dan pembiayaan publik (37 persen).

"Pembiayaan untuk EBT variabel (surya dan angin) mengalami tren peningkatan, dari USD 0,03 miliar pada 2019 menjadi USD 0,68 miliar pada 2023," katanya.

Tiongkok dan Korsel Pemodal Terbesar

Secara keseluruhan, swasta menjadi penggerak utama pembiayaan di sektor ketenagalistrikan dengan kontribusi 73,72 persen. Lebih dari setengahnya atau setara 59,25 persen pembiayaan dialokasikan untuk bahan bakar fosil.

"Sumber investasi swasta internasional yang menonjol dalam pembiayaan bahan bakar fosil berasal dari Tiongkok (USD 2,48 miliar) dan Korea Selatan (USD 1,52 miliar).

DMO Kaburkan Nilai Riil Investasi

Sementara itu, melihat efisiensi portofolio energi PLN, Tiza menjelaskan bahwa sebenarnya biaya operasional pembangkit listrik berbahan bakar fosil per unit produksi cukup tinggi.

Diesel misalnya yang membutuhkan Rp 2.541 untuk menghasilkan 1 kWh. Sedangkan gas Rp 1.450 per kWh, dan batu bara Rp 603 per kWh.

Sebagai pembanding, biaya operasional per unit produksi PLN untuk EBT relatif lebih rendah, antara lain panas bumi (Rp 977 per kWh), air (Rp 110 per kWh), dan tenaga surya (Rp 3.111 per kWh).

"Biaya operasional PLTU batu bara (Rp 603 per kWh) dengan PLT Surya (Rp 3.111 per kWh) yang tercatat pada pembukuan PLN tidak sama dengan biaya yang ditemui di pasar global (global benchmarking). Perbedaan tersebut dipengaruhi beberapa faktor, antara lain kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan intensitas pemakaian PLTS terpasang," jelas Tiza.