5 Alasan Perbedaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Menetapkan Awal Puasa Ramadan 1447 Hijriah

Ilustrasi animasi umat muslim Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (GusDur.Net)

JawaPos.com – Penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2026 kembali memunculkan perbedaan awal puasa di Indonesia.

Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan pada Rabu (18/2) sementara Nahdlatul Ulama pada Kamis (19/2) yang berdasarkan metode rukyat.

Perbedaan ini berakar pada pendekatan metodologis dan kriteria penetapan kalender Hijriah yang digunakan masing-masing organisasi.

Berikut 5 alasan utama yang menjelaskan perbedaan awal mulai puasa Ramadhan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, seperti dikutip pada laman SMA Muhammdiyah 2 Bobotsari pada Rabu (18/2).

Baca Juga: Hilal Penentu Awal Puasa Ramadan 2025 Tidak Terlihat di Jombang

1. Perbedaan Metode Penetapan (Hisab dan Rukyat)

Muhammadiyah menggunakan metode hisab atau perhitungan astronomi sebagai dasar penentuan awal bulan Hijriah. Metode ini mengandalkan data ilmiah terkait posisi bulan dan matahari tanpa menunggu visibilitas hilal secara langsung.

Sementara itu, Nahdlatul Ulama menggunakan metode rukyat, yakni pengamatan hilal secara langsung di lapangan. Dalam metode rukyat, hilal harus memungkinkan untuk terlihat secara fisik di wilayah Indonesia. Perbedaan pendekatan dasar ini menjadi faktor utama munculnya perbedaan awal Ramadan.

2. Penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)

Mulai 1447 Hijriah, Muhammadiyah menerapkan sistem Kalender Hijriah Global Tunggal. Prinsip sistem ini adalah satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia. Jika di salah satu wilayah bumi kriteria astronomi terpenuhi, maka seluruh dunia dianggap telah memasuki bulan baru.

Nahdlatul Ulama tidak menggunakan prinsip global tersebut dan tetap berpegang pada hasil rukyat di wilayah Indonesia. Akibatnya, ketika kriteria terpenuhi di luar negeri tetapi belum terlihat di Indonesia, terjadi perbedaan penetapan tanggal.

3. Pemenuhan Kriteria Astronomis di Wilayah Barat Bumi

Pada 17 Februari 2026, secara astronomis ijtimak terjadi pada pukul 12.01 UTC. Muhammadiyah menetapkan kriteria tinggi bulan minimal 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat. Kriteria tersebut terpenuhi di wilayah barat bumi, termasuk Alaska dan sebagian Amerika Utara. Berdasarkan prinsip global, Muhammadiyah menetapkan malam itu sudah masuk Ramadan.

Sementara Nahdlatul Ulama tetap menunggu kemungkinan terlihatnya hilal di Indonesia yang pada saat itu masih sangat rendah.

4. Perbedaan Konsep Wilayah Hukum (Matla’)

Muhammadiyah menerapkan konsep kesatuan matla’ global dalam sistem kalendernya. Artinya, hasil pemenuhan kriteria di satu wilayah bumi berlaku bagi seluruh dunia.

Sebaliknya, Nahdlatul Ulama menggunakan konsep matla’ lokal atau regional yang mempertimbangkan batas geografis Indonesia. Jika hilal belum memenuhi kriteria visibilitas di Indonesia, maka bulan baru belum dimulai. Perbedaan konsep wilayah hukum ini memperkuat potensi perbedaan awal puasa.

5. Perbedaan Pendekatan terhadap Kepastian dan Keseragaman

Muhammadiyah menilai hisab memberikan kepastian jadwal jauh hari sebelumnya. Kepastian ini dianggap penting untuk kemudahan perencanaan ibadah dan administrasi.