Pembangunan Infrastruktur Era Prabowo Berorientasi pada Keberlanjutan dan Ketahanan Bencana

Menteri PU Dody Hanggodo. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)

JawaPos.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat penerapan konsep infrastruktur berkelanjutan dalam seluruh program pembangunan nasional. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa arah pembangunan infrastruktur Indonesia kini sepenuhnya berorientasi pada keberlanjutan dan ketahanan jangka panjang, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Dody saat menjadi pembicara dalam acara Sustainable Infrastructure and Built Environment (SIBE) 2025 di Universitas Teknologi Bandung (ITB), Senin (4/11). Forum tersebut dihadiri oleh perwakilan dari delapan negara yang membahas penerapan konsep infrastruktur berkelanjutan di kawasan Asia.

“Arahan dari Bapak Presiden Prabowo sangat jelas, bahwa infrastruktur yang kita bangun harus berkelanjutan, bukan hanya sekarang, tetapi juga melanjutkan apa yang sudah dibangun sebelumnya,” ujar Dody.

Menurutnya, saat ini Kementerian PU tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek strategis nasional, terutama sektor sumber daya air seperti bendungan dan jaringan irigasi. Infrastruktur ini menjadi tulang punggung untuk memperkuat ketahanan pangan, salah satu prioritas utama dalam pemerintahan saat ini.

“Banyak bendungan yang sudah kita bangun sejak 2020, sekitar 50 sampai 60 bendungan. Presiden meminta saya untuk mengecek, apakah jaringan irigasinya sudah terhubung dengan baik agar bisa memberikan manfaat maksimal bagi sektor pertanian,” jelasnya.

Selain sektor air, Dody menyoroti pentingnya konektivitas antarwilayah sebagai fondasi pemerataan ekonomi nasional. Ia menyebut bahwa jalan tol dan jalan nasional harus dirancang saling terintegrasi dengan akses menuju kawasan industri dan jalur ekonomi daerah.

“Setiap ruas tol harus tersambung dengan jaringan jalan lainnya agar dapat menghidupkan kawasan industri dan membuka akses ekonomi di kabupaten atau kota. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya berpusat di kota besar,” ujarnya.

Dody menepis anggapan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan selalu membutuhkan biaya tinggi. Menurutnya, jika perencanaan matang dilakukan sejak awal, biaya justru bisa lebih efisien dan hasil pembangunan lebih optimal.

“Sebetulnya biayanya tidak tinggi kalau sudah direncanakan dari awal. Misalnya untuk proyek jalan tol, kalau perencanaannya matang dari titik A ke B, maka pembangunan bisa dilakukan bertahap tanpa pemborosan,” jelas Dody.

Lebih lanjut, Dody menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ke depan juga akan memperhatikan aspek ketahanan terhadap bencana alam. Indonesia yang berada di Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) memiliki risiko tinggi terhadap gempa bumi, banjir, dan longsor, sehingga setiap infrastruktur harus dirancang tangguh dan adaptif terhadap kondisi ekstrem.

“Indonesia berada di wilayah rawan bencana, jadi bangunan dan infrastruktur yang kita buat memang harus kuat dan tahan lama. Kita bisa belajar dari Jepang yang memiliki standar tinggi dalam hal ketahanan konstruksi,” ujarnya.

Dody menambahkan, penerapan prinsip keberlanjutan, efisiensi, dan ketahanan bukan hanya soal desain, tetapi juga menyangkut perubahan paradigma pembangunan. Pemerintah, katanya, tidak lagi menilai keberhasilan dari seberapa banyak proyek yang dibangun, melainkan dari seberapa lama infrastruktur itu memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Dengan arah baru tersebut, pembangunan infrastruktur Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan ramah lingkungan.