Fenomena ‘Industri Scam’ yang Mengakar di Asia Tenggara, Jadi Ancaman Global dan Tantangan Diplomasi Internasional

JawaPos.com — Fenomena industri scam yang mengakar di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sistem kriminal transnasional yang kompleks, dengan jaringan yang menyusup ke lembaga ekonomi dan pemerintahan. 

Praktik ini bukan sekadar penipuan daring biasa, melainkan industri bernilai miliaran dolar yang menggerogoti stabilitas ekonomi regional, merugikan korban secara global, dan menimbulkan tantangan serius bagi diplomasi internasional.

Beberapa hari sebelum ledakan dan pembongkaran fasilitas, kawasan KK Park, sebuah kompleks scam di perbatasan Myanmar–Thailand, terlihat kosong. Saat bom meledak, fasilitas-fasilitas yang kosong, mulai dari blok-blok kantor, food hall, rumah sakit empat lantai, kompleks karaoke, gym, hingga asrama, runtuh total.  

Operator fasilitas telah meninggalkan lokasi lebih dahulu, diduga karena mendapat peringatan akan digrebek. Sekitar 1.000 pekerja berhasil melarikan diri, 2.000 lainnya ditahan, dan hingga 20.000 orang—sebagian besar korban perdagangan manusia atau human trafficking—hilang tanpa jejak.

Dilansir dari The Guardian, Rabu (3/12/2025), industri scam global telah berevolusi dari jaringan kecil menjadi mesin ekonomi kriminal berskala besar. Dalam beberapa tahun terakhir, praktik ini telah menjadi sumber pendapatan utama bagi aktor transnasional, dengan struktur mirip korporasi: manajer, target keuntungan, departemen khusus, dan jam kerja yang diatur. 

Modus utama adalah skema “pig‑butchering”, di mana penipu membangun hubungan daring, sering berpura-pura romantis, lalu mendorong korban untuk berinvestasi dalam kripto palsu. Para penipu juga memanfaatkan teknologi AI, deepfake, dan situs palsu untuk menipu korban. Survei menunjukkan rata-rata korban ‘scam’ ini kehilangan USD 155.000 (sekitar Rp 2,58 miliar, dengan kurs Rp 16.620 per dolar AS), bahkan lebih dari separuh kekayaan bersih mereka.

Skala keuntungan miliaran dolar ini mendorong industrialisasi praktik scam. Pada 2024, operasi scam di kawasan Mekong diperkirakan menghasilkan 44 miliar dolar AS (sekitar Rp 731 triliun) per tahun, atau sekitar 40 persen dari total ekonomi formal regional. Jason Tower dari Global Initiative against Transnational Organised Crime menyatakan, “Pasar ilegal ini baru muncul secara global sejak 2021, dan kini kita sedang membicarakan pasar bernilai lebih dari 70 miliar dolar per tahun.”

Meskipun pemerintah Myanmar, Kamboja, dan Laos melakukan razia, banyak analis menilai penindakan itu bersifat simbolis, hanya menyasar pelaku skala menengah sementara aktor besar tetap beroperasi. Jacob Sims dari Harvard University menilai, “Upaya itu ibarat permainan Whack-a-Mole, di mana Anda tidak benar-benar memukul masalah yang sesungguhnya.”

Kompleks scam yang besar, dengan fasilitas publik lengkap seperti rumah sakit, restoran, dan asrama, menunjukkan bahwa jaringan kriminal telah menancapkan akar dalam struktur lokal. Banyak fasilitas beroperasi di zona perbatasan tak terkendali atau kawasan khusus longgar regulasi, kadang mendapat dukungan atau kelambanan aparat lokal. 

Kebergantungan negara pada pendapatan dari aktivitas ilegal ini menjadikan istilah ‘scam state’ atau negara dengan industri scam yang mengakar semakin relevan: jaringan kriminal menembus institusi ekonomi dan politik, menyuburkan korupsi, suap, dan pencucian uang. Fenomena ini mengubah peta ekonomi lokal dan regional menjadi sistem yang bergantung pada kejahatan terorganisir.

Dampak globalnya nyata: aliran dana gelap menyusup ke sistem keuangan internasional, investor dan warga di berbagai negara menjadi korban, serta kepercayaan antarnegara tergerus. Diplomasi internasional diuji untuk menyeimbangkan penegakan hukum, perlindungan korban, dan stabilitas ekonomi regional.

Penanganannya harus komprehensif, dari penegakan hukum nyata hingga koordinasi antarpemerintah, regulasi mata uang kripto, edukasi literasi digital, dan perlindungan serius bagi korban human trafficking. Tanpa strategi terpadu, fenomena industri scam bukan sekadar krisis regional, melainkan ancaman global yang dapat memengaruhi ekonomi dan keamanan internasional secara luas.

***