Aset Rusia Dibekukan Uni Eropa, Jadi Penentu Arah Tata Dunia Global dan Strategi Barat di Tengah Krisis Perang

JawaPos.com — Keputusan Uni Eropa (UE) untuk membekukan aset bank sentral Rusia secara permanen menjadi salah satu titik balik paling krusial dalam dinamika geopolitik global pada akhir 2025.

Langkah ini bukan hanya memperpanjang sanksi, tetapi juga menguji komitmen Barat dalam mempertahankan tatanan internasional yang selama ini bertumpu pada supremasi hukum dan pencegahan agresi militer.

Dalam keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, para pemimpin UE pada 12 Desember 2025 sepakat mempertahankan sekitar 210 miliar euro atau setara Rp4,10 kuadriliun, (dengan kurs sekitar Rp19.530 per euro), aset Rusia yang dibekukan sejak invasi Moskow ke Ukraina.

Kebijakan ini mengakhiri mekanisme perpanjangan sanksi setiap enam bulan, yang sebelumnya membuka ruang tarik-menarik politik dan potensi veto dari negara anggota yang lebih lunak terhadap Rusia.

Dilansir dari Forbes, Senin (15/12/2025), perubahan tersebut menandai pergeseran strategis dalam cara Barat memperlakukan aset kedaulatan negara agresor. Uni Eropa menggunakan Pasal 122 Perjanjian UE, sebuah ketentuan darurat yang memungkinkan pengambilan langkah ekonomi luar biasa tanpa persetujuan bulat, untuk menempatkan pembekuan aset Rusia sebagai respons terhadap krisis geopolitik dan keamanan yang luar biasa, bukan sekadar kebijakan sanksi rutin.

Keputusan ini sekaligus membuka perdebatan penting di internal UE mengenai kemungkinan pemanfaatan aset beku tersebut guna menopang pembiayaan jangka panjang Ukraina. Proyeksi keuangan menunjukkan pendanaan Kyiv berpotensi habis pada April 2026, sehingga Eropa mulai mencari skema yang dapat menjamin keberlangsungan fungsi negara Ukraina hingga 2026 dan 2027.

Namun, langkah tersebut tidak lepas dari penolakan. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán secara terbuka mengecam keputusan Uni Eropa. “Brussels hari ini telah melampaui Rubicon,” tulis Orbán melalui media sosial, merujuk pada langkah yang menurutnya telah melewati batas hukum dan sulit ditarik kembali. “Dengan keputusan ini, aturan hukum dalam Uni Eropa berakhir, dan para pemimpin Eropa menempatkan diri mereka di atas aturan.”

Dari Moskow, respons Rusia datang dalam bentuk perlawanan hukum. Bank Sentral Rusia telah mengajukan gugatan ke pengadilan komersial di Moskow terhadap Euroclear, lembaga penyimpanan sekuritas berbasis di Brussel yang memegang sebagian besar aset beku tersebut. Rusia menuduh pembekuan itu sebagai tindakan ilegal yang menghalangi akses dan pengelolaan dana kedaulatan negara.

Di sinilah dilema utama Eropa muncul. Membekukan aset adalah satu hal, tetapi mengubahnya menjadi instrumen pembiayaan nyata tanpa memicu risiko hukum dan keuangan sistemik adalah tantangan yang jauh lebih kompleks, terutama bagi Belgia yang menjadi pusat penyimpanan aset melalui Euroclear.

Ketegangan ini juga beririsan dengan dinamika transatlantik. Sejumlah wacana di Washington sempat mengusulkan pelepasan sebagian aset Rusia di bawah kendali Amerika Serikat sebagai bagian dari skema rekonstruksi Ukraina. Usulan tersebut ditolak banyak pemimpin Eropa karena dinilai melemahkan posisi tawar Barat terhadap Moskow dan berisiko menghilangkan tekanan strategis sebelum perang benar-benar berakhir.

Lebih dari sekadar isu finansial, pembekuan aset Rusia mencerminkan krisis kepercayaan yang lebih luas dalam aliansi Barat terhadap kemampuan mereka menegakkan norma internasional.

Baca Juga: Tragedi Apollo 1: Sejarah Kelam dalam Penjelajahan Antariksa

Negara-negara sekutu seperti Kanada dan Jepang, serta kelompok intelijen Five Eyes yang terdiri atas Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, mencermati apakah prinsip bahwa perbatasan negara tidak boleh diubah melalui kekerasan masih dapat ditegakkan secara konsisten di tengah dinamika politik global yang kian tidak menentu.

Jika kebijakan ini berhasil dikonsolidasikan sebagai dasar pembiayaan jangka panjang bagi Ukraina, dampaknya akan melampaui konflik di Eropa Timur dan menjadi preseden penting bagi tata dunia berbasis aturan. Sebaliknya, kegagalan mengelolanya berisiko mendorong dunia menuju sistem yang lebih transaksional, di mana kekuatan ekonomi dan politik menggantikan norma hukum internasional.

Perkembangan dari Brussel, Washington, hingga Moskow menunjukkan bahwa diplomasi aset kini menjadi bagian integral dari strategi kekuasaan global pascaperang. Cara Barat memainkan kartu ini tidak hanya akan menentukan masa depan Ukraina, tetapi juga arah tatanan dunia dalam dekade mendatang. ***