Vatikan Tolak Bergabung dalam Board of Peace Trump, Tegaskan PBB Harus Jadi Penengah Utama Krisis Global

Pope Leo XIV saat Misa Natal di Basilika Santo Petrus, Vatikan, 25 Desember 2025 (The Jerusalem Post)

JawaPos.com - Vatikan resmi menyatakan tidak akan bergabung dalam dewan perdamaian (Board of Peace/BoP), inisiatif internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, untuk mengawasi perdamaian dan rekonstruksi Gaza sekaligus menangani konflik global. 

Keputusan ini diumumkan oleh Kardinal Pietro Parolin, kepala urusan diplomatik Tahta Suci, dari Roma pada Selasa (17/2/2026). Pernyataan ini memicu perdebatan tentang peran lembaga internasional dalam penyelesaian krisis dunia.

Board of Peace, yang dibentuk menyusul gencatan senjata sementara antara Israel dan Hamas pada akhir Oktober 2025, awalnya bertujuan mengawasi pemerintahan sementara di Gaza. Meskipun menghentikan kekerasan sementara, kesepakatan itu meninggalkan ketegangan yang masih terasa di lapangan. Inisiatif ini tidak diterima secara universal, terutama oleh Vatikan dan beberapa negara besar lainnya, yang mempertanyakan legitimasi dan pendekatan dewan baru ini.

Dilansir dari The Jerusalem Post, Rabu (18/2/2026), Kardinal Pietro Parolin menegaskan sikap resmi Vatikan: "Tahta Suci tidak akan berpartisipasi dalam Board of Peace karena sifatnya yang khusus, yang jelas berbeda dengan negara-negara lain." Pernyataan ini menegaskan keberatan fundamental Vatikan terhadap struktur dan tujuan Dewan Perdamaian tersebut.

Parolin menambahkan, kekhawatiran utama Vatikan adalah bahwa penanganan krisis internasional seharusnya berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bukan melalui badan yang dikendalikan satu negara saja.

"Salah satu poin yang kami tekankan adalah bahwa pada tingkat internasional, PBB harus menjadi pihak utama yang mengelola situasi krisis ini," ujarnya kepada wartawan setelah pertemuan bilateral dengan pemerintah Italia di Palazzo Borromeo.

Sebagai informasi, Trump memprakarsai Board of Peace pada Januari 2026 di World Economic Forum di Davos dan mengambil peran sebagai ketua dewan. Dewan tersebut akan menggelar rapat perdana di Washington pekan ini untuk membahas rencana rekonstruksi Gaza. Meski bertujuan untuk perdamaian, inisiatif ini menuai kritik luas dari diplomat dan akademisi internasional karena dianggap berisiko melemahkan peran PBB.

Beberapa negara Barat besar, termasuk anggota Uni Eropa, memilih hanya hadir sebagai pengamat atau menolak bergabung sepenuhnya. Italia dan Uni Eropa memang akan hadir sebagai pengamat, namun langkah ini tetap menimbulkan kritik dari kelompok oposisi yang menilai kehadiran tersebut berpotensi melanggar prinsip hukum internasional.

Respons negara-negara anggota juga beragam. Beberapa negara Timur Tengah menerima untuk bergabung, sementara Inggris, Prancis, Jerman, dan Kanada memilih menjauh. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi Board of Peace di kancah diplomasi internasional.

Namun Vatikan tetap menekankan konsistensi prinsipnya: PBB harus tetap menjadi mediator utama dalam penyelesaian konflik global. Tahta Suci selama ini menjadi pengamat tetap PBB tanpa ikut serta dalam struktur eksekutif atau badan keputusan, untuk menjaga independensi diplomatik dan legitimasi multilateral.

Kardinal Pietro Parolin juga menyinggung krisis global lain, termasuk situasi di Ukraina, yang menunjukkan bahwa upaya perdamaian internasional masih menghadapi banyak hambatan. Hal ini memperkuat argumen Vatikan bahwa Board of Peace Trump tidak boleh menggantikan peran lembaga internasional yang sudah mapan.

Keputusan Vatikan ini menegaskan batas-batas diplomasi yang tidak akan dilampaui oleh Tahta Suci. Meskipun ada tekanan dan tawaran diplomatik dari Washington, Vatikan menilai prinsip multilateralisme dan mandat PBB lebih penting daripada ikut serta dalam inisiatif unilateral.

Secara keseluruhan, penolakan Vatikan mencerminkan ketegangan dalam diplomasi global saat ini: antara inisiatif yang dipimpin satu negara adikuasa dan sistem multilateral yang telah dibangun selama puluhan tahun sebagai wadah penyelesaian konflik internasional.

Baca Juga: Presiden Prabowo Terbang ke AS, Temui Trump hingga Hadiri KTT Board of Peace