Menkeu Purbaya Temui Gubernur Pramono, Bahas Proposal Pemprov DKI Jakarta Bangun Gedung Tertinggi di SCBD

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Selasa (7/10). Purbaya tiba sekitar pukul 08.00 WIB bersama sejumlah pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lainnya. 

Dengan mengenakan baju batik, Purbaya disambut oleh Pramono dan pejabat Pemprov DKI lainnya. 

Purbaya menyebut Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan proposal untuk pembangunan gedung paling tinggi tahun ini. Untuk itu dirinya datang untuk mendalami mengenai proposal tersebut.

"Gak tau, katanya sih DKI punya proposal untuk pembangunan gedung paling tinggi katanya," ujar Purbaya.

Bangunan tersebut rencananya akan dibangun di Lot 1 kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Ia mengaku akan melihat sejauh mana kesiapan Pemprov DKI dalam pembangunan ke depannya.

"Coba kita lihat bisa nggak kita kerja sama dengan pemda DKI untuk mereka bisa bangun gedung di Lot 1 di kawasan SCBD. Kalau dia bisa mulai bangun di tahun ini, saya kasih. Kalau nggak bisa, saya diemin," ungkapnya.

Polemik Pemotongan Dana Bagi Hasil Jakarta

Diketahui, pemotongan dana transfer daerah berupa Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat terhadap Pemprov DKI Jakarta tengah berpolemik.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, akibat pengurangan tersebut, APBD 2026 turun signifikan, dari yang sebelumnya disepakati Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun.

"APBD Jakarta sebenarnya kan sudah diketok Rp 95 triliun. Dengan pengurangan DBH yang hampir Rp 15 triliun, maka APBD Jakarta menjadi Rp79 triliun," ujar Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/10).

Pramono mengatakan, pemangkasan DBH menjadi tantangan berat bagi Pemprov Jakarta. Karena itu, realokasi dan efisiensi anggaran menjadi langkah tak terelakkan.

Namun ia menegaskan, program utama yang langsung menyentuh masyarakat tidak akan dipotong.

"Dan saya sudah memutuskan, hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, KJP, yang dibagi 707.513 siswa tidak boleh diotak-atik. Termasuk kemudian KJMU yang telah dibagikan untuk 16.979. Yang lain-lain tentunya akan ada refocusing, efisiensi, dan juga realokasi," ucapnya.

Salah satu fokus efisiensi adalah perjalanan dinas dan anggaran makan-minum rapat. Pramono menilai pos belanja tersebut bukan prioritas utama.

"Yang jelas hal-hal efisiensi yang dilakukan yang berkaitan misalnya perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran yang belanja yang bukan menjadi prioritas utama. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya. Jadi memang efisiensi akan dilakukan juga di balai kota," ungkapnya. 

Tak hanya itu, Pramono juga menyebut tidak akan memberikan suntikan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.