BPJS Kesehatan Tingkatkan Kesadaran JKN di Kalangan Pelajar Kota Depok

JawaPos.com - BPJS Kesehatan Cabang Depok mengintensifkan sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada generasi muda. Salah satunya melalui kegiatan BPJS Goes to School.

Program ini digelar di sejumlah SMA di Depok, termasuk SMK Tiara Nusa. Sasaran utama program ini adalah para pelajar jurusan manajemen perkantoran dan bisnis yang dinilai memiliki potensi sebagai agen informasi di lingkungan sekitarnya.

Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan, Zuamah, menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak sekadar memperkenalkan manfaat program JKN. Namun, juga membuka wawasan siswa mengenai pelayanan BPJS dan peluang profesi di sektor layanan publik.

“Jadi kegiatan hari ini itu BPJS Goes to School. Di mana kami melakukan kegiatan ke sekolah-sekolah. Tujuannya adalah memberikan informasi atau pembekalan terkait edukasi peserta, khususnya yang muda-muda di sektoral pendidikan di SMA,” ujar Zuamah (17/10).

Menurutnya, pelajar memiliki peran strategis di era digital. Mereka mampu menyebarkan informasi dengan cepat melalui media sosial. Karena itu, BPJS Kesehatan berharap mereka dapat menjadi corong informasi mengenai layanan JKN di lingkungan keluarga dan masyarakat.

“Goals-nya sebenarnya sebagai informasi jadi influencer. Karena sekarang kita di era digital. Teman-teman pelajar itu bisa memberikan informasi kepada keluarganya, terutama di sekolah,” jelasnya.

Dalam sesi sosialisasi tersebut, BPJS Kesehatan juga memperkenalkan berbagai kanal layanan digital. Kanal tersebut antara lain Mobile JKN, hingga Viola (Virtual Layanan Peserta JKN) yang memungkinkan peserta mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor.

Zuamah menyampaikan bahwa dari total jumlah penduduk Depok, 99 persen telah terdaftar sebagai peserta JKN. Namun, tingkat keaktifan kepesertaan masih berada di angka 78 persen.

Artinya, masih ada peserta yang statusnya nonaktif karena menunggak iuran atau mengalami perubahan status kepegawaian, seperti dari pekerja penerima upah menjadi mandiri.

“Keaktifannya kan masih di 78 persen,” ungkapnya.

BPJS Kesehatan mengimbau peserta nonaktif untuk segera melakukan reaktivasi. Hal ini perlu dilakukan tanpa menunggu kondisi sakit agar tidak terkena beban pembayaran tunggakan atau denda layanan.

“Harapannya peserta segera untuk melakukan registrasi ulang atau pendaftaran ulang,” kata Zuamah mengingatkan.

Reaktivasi kepesertaan dapat dilakukan melalui berbagai saluran. Saluran tersebut mulai dari kantor cabang, Mal Pelayanan Publik (MPP) setiap Selasa dan Kamis, layanan keliling, hingga aplikasi Mobile JKN.

Terkait isu pemutihan tunggakan BPJS yang ramai diperbincangkan publik, Zuamah menegaskan bahwa hingga saat ini BPJS Kesehatan di tingkat cabang belum menerima kebijakan resmi dari pusat.

“Kalau kami di cabang itu belum ada info tersebut untuk masalah pemutihan. Cuman memang ada beberapa yang menanyakan,” jelasnya