PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Delpedro Marhaen, Ibunda Menangis Histeris

JawaPos.com - Sidang putusan gugatan praperadilan terhadap tersangka kasus dugaan penghasutan dalam aksi demo akhir Agustus lalu berlanjut. Setelah menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Khariq Anhar, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen.

Putusan perkara bernomor 132/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL tersebut dibacakan secara langsung oleh Hakim Tunggal Sulistiyanto Rokhmad Budiharto. Serupa dengan putusan terhadap Khariq Anhar, PN Jaksel juga menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Delpedro. Dengan begitu, penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya dinilai sah.

”Mengadili, satu, menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya,” tegas majelis hakim.

Putusan itu sontak menuai reaksi dari pendukung Delpedro yang turut menyaksikan jalannya sidang putusan gugatan praperadilan tersebut. Mereka meneriakkan beberapa kalimat bernada kritis terhadap jalannya proses hukum di Polda Metro Jaya dan persidangan di PN Jaksel. Diantaranya pekikkan teriakan ‘bebaskan kawan kami’ dan ‘protes bukan kriminal’. 

Teriakan tersebut berulang kali terdengar nyaring setelah hakim mengetuk palu tanda berakhirnya persidangan. Selain itu, Magna Antista, ibunda Delpedro juga tidak kuasa membendung air mata dan perasaan kecewa atas putusan yang dibacakan oleh hakim tunggal PN Jaksel. Dia menangis histeris begitu mendengar gugatan praperadilan yang diajukan oleh Delpedro ditolak. 

”Anakku tidak bersalah, anakku buka teroris, anakku bukan koruptor,” tutur Magna sambil terisak.

Dalam dekapan suaminya, dia terus menangis dan meluapkan kekecewaannya. Diantaranya karena pengadilan yang diharapkan dapat bersikap adil atas kasus yang menyeret putranya, ternyata malah menguatkan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Sebagai ibu, dia yakin bahwa putranya tidak bersalah dalam kasus dugaan penghasutan tersebut. 

Polda Metro Jaya menjadikan Delpedro sebagai tersangka kasus dugaan penghasutan dalam aksi demo akhir Agustus lalu. Oleh polisi, Delpedro dijerat menggunakan Pasal 160 KUHP, Pasal 45A Ayat (3) Juncto Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan UU Perlindungan Anak.