Soroti Pengelolaan Sampah Jadi Masalah di Banyak Kota, Pakar Kebijakan Publik Tekankan Pentingnya Peran Masyarakat

JawaPos.com - Pengelolaan sampah menjadi masalah di berbagai kota, khususnya kota-kota besar di Indonesia. Belakangan sorotan publik tertuju ke Tangerang Selatan (Tangsel). Sebelumnya, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargerbang juga berulang disorot. Atas kondisi tersebut, pakar kebijakan publik Yanuar Wijanarko menekankan kembali pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Menurut Yanuar, persoalan pengelolaan sampah terjadi di banyak kota di Indonesia. Pada 2025, kondisinya bahkan menjadi darurat sampah. Menurut dia, masalah tersebut tidak semata buntut kegagalan teknis pemerintah dalam mengelola sampah. Yanuar menilai ada persoalan struktural yang berakar pada rendahnya kesadaran kolektif masyarakat dalam mengelola sisa konsumsi seperti sampah rumah tangga.

”Dalam perspektif kebijakan publik, persoalan sampah adalah ketidakseimbangan antara laju produksi limbah dengan kapasitas sosial masyarakat dalam mengelolanya,” ungkap dia dalam keterangan yang disampaikan kepada awak media pada Senin (29/12).

Yanuar menilai, selama tanggung jawab pengelolaan sampah sepenuhnya dibebankan kepada negara atau pemerintah, masalah akan tetap muncul. Apalagi bila perilaku konsumsi masyarakat tidak berubah. Dengan kondisi seperti itu, dia menyebut, sistem pengelolaan sampah apa pun akan selalu berada dalam kondisi defisit. Itu yang saat ini terjadi pada TPST Bantargebang yang setiap hari menerima 8 ribu ton sampah.

Kondisi TPST Bantargebang, kata Yanuar, sudah tidak ideal. Sempat tumpukkan sampah yang menggunung sudah melampaui kapasitas. Bahkan dilaporkan ada gunungan sampah mencapai lebih dari 50 meter. Demikian pula Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang yang kini mengalami kelebihan beban hingga 100 persen. Kondisi itu berisiko mencemari Sungai Cisadane. Dan kini terus disorot karena banyak tumpukan sampah di jalanan Tangsel.

Contoh lain, kata Yanuar, adalah TPA Sarimukti di Jawa Barat (Jabar) yang sudah membatasi operasional akibat ancaman longsor. Kemudian TPA Piyungan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang direncanakan tutup permanen pada Januari 2026 karena sisa kapasitas tidak sampai 10 persen. Menurut dia, titik lemah utama pengelolaan sampah di Indonesia terletak pada rendahnya pemilahan sampah sejak awal.

”Pemilahan sampah harus diposisikan sebagai kebijakan berbasis perubahan perilaku, bukan sekadar imbauan moral. Negara-negara yang berhasil mengatasi persoalan sampah menunjukkan bahwa disiplin warga menjadi fondasi utama sistem,” terang dia.

Yanuar menjadikan Jepang sebagai sampel. Dia menyatakan bahwa Jepang adalah salah satu negara yang berhasil membangun sistem pengelolaan sampah berbasis kedisiplinan publik. Di sejumlah wilayah, seperti Kamikatsu, warga diwajibkan memilah sampah hingga puluhan kategori. Hasilnya, lebih dari 80 persen limbah berhasil didaur ulang atau diolah kembali sebelum masuk ke fasilitas akhir pengelolaan sampah.

”Teknologi di Jepang bekerja optimal karena input sampahnya sudah terpilah dengan baik sejak dari rumah. Tanpa kesadaran itu, teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif,” jelas dia.

Selain Jepang, Yanuar mencotohkan pengelolaan sampah di Swedia yang hampir tidak lagi bergantung pada tempat pembuangan akhir. Di negara tersebut, sekitar 99 persen sampah domestik berhasil dimanfaatkan kembali. Sebagian besar melalui sistem waste-to-energy, sehingga hanya sekitar 1 persen sampah yang berakhir di TPA. Contoh sukses lain adalah Korea Selatan melalui kebijakan pay-as-you-throw dan penggunaan smart bins berbasis teknologi RFID.

“Pelajaran dari negara-negara itu jelas. Investasi infrastruktur penting, tetapi tidak akan pernah cukup tanpa perubahan perilaku masyarakat. Jika pemilahan sampah belum menjadi kebiasaan sosial, maka perluasan TPA atau pembangunan fasilitas baru hanya akan menunda krisis,” bebernya.