Jalankan Instruksi Presiden Pasca Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny, Cak Imin Gaspol Bentuk Satgas Penataan Pembangunan Pesantren

JawaPos.com - Usai mendapat arahan dan tugas langsung dari Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau lebih sering dipanggil Cak Imin gaspol membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penataan Pembangunan Pesantren. 

Cak Imin mengumumkan pembentukan satgas itu usai dapat bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Kantor Kementerian PU pada Selasa (7/10). Pasca ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim) yang menelan banyak korban jiwa, Cak Imin memang dapat tugas khusus dari presiden.

”Kami akan membentuk satuan tugas pembangunan pesantren dimulai dari yang paling rawan, dimulai dengan audit oleh tim dari Kementerian PU,” kata dia kepada awak media.

Menurut menteri yang juga ketua umum (ketum) PKB itu, pihaknya segera membentuk hotline. Tujuannya agar masyarakat bisa melapor atau berkonsultasi terkait dengan pesantren-pesantren yang dirasa memiliki bangunan rawan namun masih digunakan.

”Tolong disampaikan kepada masyarakat, pesantren-pesantren yang merasa rawan, konsultasi saja dengan hotline. Hotline itu akan membantu kami mengecek, mengatasi, dan menanggulangi potensi bahaya bangunan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Cak Imin mengimbau agar seluruh pesantren yang belum memiliki Perizinan Bangunan Gedung (PBG) segera mengurus izin tersebut. Bagi pesantren yang tengah melangsungkan proses pembangunan, dia meminta menghentikan sementara aktivitas pembangunan sampai izin tersebut terbit.

”Sambil membenahi itu, Pak Menteri PU menjamin semua jenis perizinan akan digratiskan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa pihaknya akan membangun ulang gedung Pondok Pesantren Al Khoziny yang ambruk pada 29 September 2025. Meski anggaran pembangunan lembaga keagamaan berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag), karena insiden itu bersifat darurat nasional, Kementerian PU akan turun tangan langsung.

”Cuma kan ini kondisi darurat yang di Sidoarjo, pasti kami yang masuk,” kata dia.