Penilaian Eks Penyidik KPK: Penyelidikan Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh Tak Sulit Tentukan Tersangka, Tapi Kental Nuansa Intervensi

JawaPos.com - Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha, menilai penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh bukanlah perkara yang sulit untuk diungkap. Menurutnya, konstruksi perkara tersebut cukup jelas, terutama jika dilihat dari pola dan modus yang diduga terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Kasus ini sebetulnya bukanlah kasus yang istimewa apabila dilihat dari kacamata modus operandi dari tindak pidana yang dilakukan. Hal tersebut mengingat indikasi dari kasus ini mensyaratkan adanya mark up yang merupakan salah satu modus biasa dalam proses pengadaan barang dan jasa,” kata Praswad dalam keterangannya, Minggu (2/11).

Praswad menyebut, KPK hanya perlu menggali secara mendalam siapa pihak yang memiliki kewenangan dalam menyetujui nilai pengadaan hingga menyebabkan potensi kerugian negara. Ia menegaskan, proses pengungkapan bisa dimulai dengan menelusuri peran masing-masing pihak saat tahapan pengadaan dilakukan.

“KPK hanya perlu untuk mendalami siapa saja yang menyetujui nilai dari pengadaan yang dilakukan sehingga menyebabkan negara harus membayar lebih. Ini dapat diwujudkan dengan melihat peran dari masing-masing pihak pada saat proses pengadaan tersebut berlangsung secara formil untuk selanjutnya digali siapa yang memerintahkan proses tersebut dilakukan,” ujar Praswad.

Ia menambahkan, dengan konstruksi kasus yang sudah cukup terang, pengungkapan perkara ini seharusnya tidak memerlukan kemampuan luar biasa dari KPK. Menurutnya, terpenting adalah menjaga independensi penyelidik dan penyidik dalam bekerja.

“Saya percaya bahwa penyelidik dan penyidik KPK dapat menyelesaikan kasus ini secara optinaamal ketika proses penegakan hukumnya dapat dilakukan secara independen,” tegasnya.

Lebih lanjut, Praswad menilai indikasi korupsi yang kuat dalam proyek kereta cepat Whoosh harus diimbangi dengan penegakan hukum yang profesional dan bebas dari intervensi kekuasaan. Ia menegaskan, independensi merupakan faktor kunci agar penanganan perkara berjalan objektif dan transparan.

“Indikasi korupsi yang kuat dan tipologi kasus yang sebenarnya biasa, harus dibarengi melalui proses penegakan hukum yang independen dan profesional oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut mengingat bahwa independensi menjadi salah satu kata kunci dalam penanganan kasus yang melibatkan kekuasaan,” tuturnya.

Praswad juga mengingatkan proyek kereta cepat Whoosh merupakan proyek strategis nasional yang erat dengan kebijakan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, ia menilai potensi intervensi politik dalam proses hukum tidak dapat diabaikan.

“Kereta Cepat Whoosh merupakan ambisi dari Presiden sebelumnya, yakni Joko Widodo, sehingga akan ada potensi yang sangat besar terhadap adanya intervensi politik dalam proses tersebut,” urainya.

Lebih lanjut, Praswad tak memungkiri penanganan kasus ini akan menjadi ujian serius bagi independensi KPK. Namun, ia berharap KPK bisa objektif menyelidiki dugaan korupsi terkait adanya markup dari proyek pembangunan Whoosh.

“Independensi KPK dipertaruhkan untuk dapat memastikan bahwa proses penegakan hukum dapat dilakukan secara independen tanpa adanya intervensi yang dilakukan. Ini akan menjadi ujian independensi KPK melalui pembuktian apakah KPK dapat secara sungguh-sungguh melakukan proses penegakan hukum atas kasus ini,” pungkasnya.