Aktivis Jaringan Gusdurian, Anita Wahid dalam diskusi di Jakarta, Minggu (8/11).(Ist)
JawaPos.com - Aktivis Jaringan Gusdurian, Anita Wahid, mengkritisi rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Ia menilai, seharusnya Pemerintah melihat rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM), praktik korupsi, dan represi politik selama masa Orde Baru.
“Kalau kita melihat tiga hal ini, maka sebenarnya ada satu kata yang lebih dekat ke situ dibandingkan pahlawan, yaitu diktator. Dan diktator dan pahlawan itu enggak bisa disematkan pada satu orang yang sama. Enggak matching,” kata Anita dalam diskusi di Jakarta, Minggu (8/11).
Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyatakan, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto berpotensi menghapus memori kolektif bangsa terhadap kejahatan masa lalu.
“Kalau kita memilih memberikan pahlawan, artinya kemudian kita menarik kata diktator yang kita sematkan ke beliau. Itu bahaya banget karena akan mengubah semua memori kolektif kita terhadap kejahatan-kejahatan masa lalu,” ujarnya.
Anita juga mengenang masa kecilnya di era Orde Baru yang penuh tekanan dan intimidasi terhadap keluarganya. Ia menceritakan bagaimana dirinya, yang kala itu masih duduk di bangku SMP, kerap menerima ancaman lewat sambungan telepon rumah.
“Setiap sore antara jam 3 sampai 5, selalu ada telepon ke rumah. Begitu aku angkat, suara laki-laki di seberang bilang keras banget, ‘Heh! Bilang sama bapakmu, suruh dia diam! Kalau dia enggak diam, nanti saya kirim kado gede, isinya kepala bapakmu’,” tutur Anita.
Ia mengaku, ancaman tersebut terjadi hampir setiap hari saat Gus Dur masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU dan berseberangan dengan penguasa Orde Baru.
“Bayangin diterima oleh anak umur 12–13 tahun. Itu trauma banget. Tapi lama-lama aku sama adikku malah ngelawakin aja, karena mau gimana lagi,” ucapnya.
“Enggak ada anak di negara ini yang seharusnya diperlakukan seperti itu,” tambahnya.
Ia juga mengenang bagaimana ayahnya kerap mengingatkan keluarga agar siap melarikan diri jika sewaktu-waktu situasi memburuk.
“Bapak sering bilang, ‘Kita siap-siap ya untuk kabur. Enggak usah bawa apa-apa, yang di badan aja.’ Padahal Bapak kan orangnya santai banget. Kalau sampai ngomong seserius itu, berarti situasinya memang genting banget,” kenangnya.
Anita juga menyoroti kecenderungan bangsa Indonesia yang sering memilih memaafkan pelaku pelanggaran masa lalu tanpa menuntut akuntabilitas. Menurutnya, warisan otoritarianisme Soeharto telah merusak institusi demokrasi dan membungkam kebebasan publik, termasuk pers dan aktivis.
“Zaman itu, kita bahkan enggak berani ngomong ke teman sendiri, apalagi mempertanyakan apa yang terjadi di negara ini. Semua orang bisa saling lapor demi keselamatannya sendiri,” urainya.
John Herdman Full Senyum! 2 Pemain Timnas Indonesia, Kevin Diks dan Justin Hubner Cetak Gol di Eropa
Resep Strawberry Cheese Milk, Ide Jualan Takjil Ramadhan yang Segar dan Potensial Laris
Sriwijaya FC Resmi Degradasi ke Liga Nusantara, Ini Deretan Prestasi Laskar Wong Kito
Polemik Panas Terkait Musala di Bekasi Sampai ke DPR, Kini Berakhir Damai
Super Komputer Opta Prediksi 8 Tim yang Lolos Perempat Final Liga Champions UEFA
Resep Bakwan Goreng Ayam Halal, Ide Takjil Gurih yang Bikin Nagih
Rosenior Siap Hadapi PSG, Duel yang Menarik di Babak 16 Besar Liga Champions
Iran Konfirmasi Kematian Pemimpin Tertinggi Negaranya, Ayatollah Ali Khamenei, Usai Serangan Gabungan AS‑Israel
Cedera Frenkie de Jong, Barcelona Hadapi Tantangan Besar!
