Pertemuan Tingkat Menteri Lingkungan di COP30, Menteri Hanif Sebut Karbon Dipastikan untuk Kesejahteraan Rakyat

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH (KLH/BPLH), sedang memperjuangkan gagasan ini di panggung dunia. Yaitu dengan terjun langsung di Konferensi Iklim COP30 di Brasil.

Negara-negara maju atau perusahaan besar yang menghasilkan banyak polusi, butuh cara untuk menebus "dosa" lingkungan mereka. Salah satu caranya adalah dengan "membeli" udara bersih dari negara yang berhasil menjaga hutannya, seperti Indonesia. Inilah yang disebut jual-beli karbon. Uang dari hasil penjualan inilah yang disebut nilai ekonomi karbon (NEK).

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa uang dari hasil jual-beli karbon ini tidak boleh berhenti di pemerintah pusat. Uang itu harus mengalir langsung ke masyarakat yang selama ini menjadi garda terdepan penjaga hutan.

"Intinya, tata kelola karbon Indonesia bukan hanya tentang pengurangan emisi, tetapi juga tentang memastikan manfaat karbon dirasakan nyata oleh masyarakat di tingkat tapak," kata Menteri Hanif, Kamis (13/11).

Mekanisme Bagi Hasil yang Adil

Menurutnya, sederhananya ketika sebuah desa atau komunitas adat berhasil menjaga hutan di wilayah mereka, mereka akan mendapatkan "bayaran" dari hasil penjualan karbon tersebut. Ini bukan janji kosong, karena sudah ada buktinya.

Di Kalimantan dan Jambi, melalui program seperti Dana Karbon Kalimantan (FCPF) dan Dana Biokarbon Jambi, masyarakat lokal sudah menerima langsung pendapatan dari upaya mereka menjaga hutan. Uang ini bisa digunakan untuk membangun fasilitas desa, modal usaha, atau kebutuhan lainnya.

Hebatnya lagi, program ini dirancang agar tidak ada yang tertinggal. Pemerintah secara khusus menargetkan agar perempuan dan anak muda menjadi penerima manfaat utama.

Caranya adalah dengan memberikan pelatihan kewirausahaan ramah lingkungan, pengembangan energi terbarukan di tingkat desa, dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Jadi, ibu-ibu di desa bisa punya usaha baru, dan anak-anak muda punya peluang kerja tanpa harus merantau ke kota.

Untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, Indonesia tidak bekerja sendirian. Dalam diskusi tingkat menteri di COP30, Indonesia secara khusus mengajak Jepang dan Britania Raya untuk berbagi pengalaman. Karena kedua negara ini sudah lebih dulu punya pengalaman dalam mengelola pasar karbon dan ekonomi hijau. 

Pemerintah sadar, agar program ini dipercaya oleh dunia dan manfaatnya benar-benar sampai ke rakyat, kuncinya hanya satu: integritas. Artinya, semua prosesnya harus jujur, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Tanpa kepercayaan, tidak akan ada yang mau "membeli" udara bersih dari kita. Karena itulah KLH/BPLH membangun sistem yang kuat agar setiap rupiah dari hasil penjualan karbon bisa dilacak dan dipastikan sampai ke tangan yang berhak.