Perkuat Sinergi Geospasial dengan BIG dan BMKG, Kementerian Lingkungan Hidup Kini Pakai Sistem EGIS

JawaPos.com - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) kini sudah memiliki Environmental Geospatial Information System (EGIS). Sistem yang diluncurkan dalam Rapat Koordinasi Tata Lingkungan 2025 di Serpong, Tangerang, Banten pada Rabu (25/11) dihadirkan untuk memperkuat sinergi geospasial dengan instrumen negara lainnya. 

Dengan EGIS, sinergi antara KLH dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) semakin baik. Sebab, EGIS dihadirkan untuk memperkuat integrasi data spasial dalam kerja-kerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. EGIS dikembangkan oleh KLH sebagai  platform pusat pengelolaan, analisis spasial dan penyajian IGT lingkungan hidup. 

Itu sesuai dengan tujuan untuk memastikan lingkungan hidup berdaya guna dan berkesinambungan sebagaimana aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup. Tidak hanya itu, EGIS kini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Satu Data Lingkungan Hidup Indonesia.

”Kita harus menjadikan kondisi lingkungan hidup sebagai dasar kebijakan, bukan hanya bahan diskusi. Keputusan pembangunan harus berpijak pada data yang presisi dan terukur. 70 persen aksi mitigasi berada di daerah. Itu berarti masa depan komitmen Indonesia setelah COP30 ditentukan oleh keputusan-keputusan yang dibuat di daerah hari ini dan seterusnya,” ungkap Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam keterangan resmi pada Rabu (26/11).

Hadirnya EGIS yang diinisiasi oleh KLH disusul dengan penandatanganan 2 nota kesepahaman penting. Yakni MoU yang melibatkan KLH, BIG, dan BMKG. Dengan BIG, nota kesepahaman yang ditandatangani berfokus pada dukungan penyelenggaraan IGT lingkungan hidup, sinkronisasi data lintas kementerian dan lembaga, serta kolaborasi program strategis nasional berbasis geospasial.

Sementara nota kesepahaman dengan BMKG mencakup beberapa kerja sama dalam perlindungan lingkungan hidup, kajian meteorologi, klimatologi, geofisika, penerapan modifikasi cuaca, serta publikasi bersama untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis sains. 

Pada EGIS, KLH sudah menanamkan beberapa fitur penting seperti Peta Interaktif, Analisis Spasial, Tata Kelola IGT, serta Layanan Berbagi Pakai berbasis API. Sistem tersebut dipastikan sudah terintegrasi dengan 71 jenis informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup. Yakni 31 IGT eksisting dan 40 usulan baru yang akan terus dikembangkan sesuai standar kualitas.

”Teknologi geospasial perlu disertai kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha. Mari kita bekerja bukan hanya karena mandat, tetapi karena cinta kepada negeri ini,” pungkas Menteri Hanif Faisol.