300.000 KPM Terancam Dicoret dari Penerima Bansos 2026, Cek PKH-BPNT Terbaru Rp 1,5 Juta

JawaPos.com - Di tengah kabar gembira bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (Bansos), Kemensos mengeluarkan kebijakan terbaru untuk memastikan bansos lebih tepat sasaran.

Kemensos mengumumkan adanya pembatasan penerimaan Bansos per 2026. Mulai tahun depan, penerima manfaat yang telah mendapatkan bantuan sosial selama lebih dari lima tahun berturut-turut akan dihapus dari daftar KPM.

Proyeksi Kemensos menyebutkan bahwa sekitar 300.000 KPM yang akan dihentikan bantuannya sesuai ketentuan baru tersebut.

Meski demikian, turan ini memiliki pengecualian. KPM yang termasuk dalam kategori berikut akan tetap melanjutkan penerimaan Bansos:

- Lansia

- Disabilitas berat

Pembatasan ini bertujuan agar penerima manfaat tidak menggantungkan hidupnya apda bantuan pemerintah seumur hidup.

Saat hidupnya dibantu pemerintah, mereka didorong untuk memperbaiki kondisi ekonominya secara mandiri. Agar kelak tidak perlu lagi dibantu.

Nominal Bansos PKH dan BPNT di Berbagai Daerah

Penyaluran bansos melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan PT Pos Indonesia kembali menggeliat pada Sabtu (29/11).

Sejumlah wilayah melaporkan bahwa saldo bantuan sudah masuk ke rekening KPM. Pencairan hari ini didominasi oleh Bank BNI, khususnya untuk para pemegang KKS baru.

Proses penyaluran bantuan terpantau cair di berbagai daerah dengan nominal yang bervariasi. Pencairan ini penting untuk diketahui oleh KPM karena menyangkut kebutuhan pokok.

Dilansir dari YouTube BUNGKAS WAE, penyaluran pertama hari ini terdeteksi di Bogor, Jawa Barat, untuk KKS baru Bank BNI dengan nilai bantuan mencapai Rp 950.000.

Tak hanya di Jawa Barat, penyaluran serentak juga terjadi di Sumatera Selatan. PKH dan BPNT KKS Baru Bank BNI di Prabumulih terpantau cair dengan total bantuan Rp 1.500.000.

Sementara itu, KPM di Sukabumi, Jawa Barat juga melaporkan pencairan PKH KKS Baru Bank BNI sebesar Rp 1.000.000.

Angka serupa juga diterima KPM di Indramayu, Jawa Barat, meski dilaporkan ada pemotongan biaya administrasi.