Pemerintah Inisiasi Musrenbang HAM, APPSI Tekankan Tak Ada Rakyat yang Dizalimi

JawaPos.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) bakal menggelar pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan HAM (Musrenbang HAM) Nasional 2025 di Jakarta, pada Senin (8/11) hingga Rabu (10/12). Forum ini akan menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjadikan HAM sebagai acuan pembangunan nasional.

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sekaligus Gubernur Jambi, Al Haris, mendukung pelaksanaan Musrenbang HAM Nasional 2025. Haris meyakini, kegiatan yang diadakan Kementerian HAM akan jadi sarana pemenuhan hak dasar masyarakat.

"Intinya kita mendukung tugas-tugas daripada Kementerian HAM, dan kita mendukung untuk hak-hak asasi manusia itu kita perjuangkan," kata Haris kepada wartawan, Minggu (7/12).

Haris menekankan, pentingnya pemenuhan nilai HAM dalam pembangunan daerah. Sebab nilai-nilai HAM merupakan hak dasar masyarakat, seperti hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan. Oleh karena itu, pihaknya sejalan dengan semangat pelaksanaan Musrenbang HAM.

"Karena HAM ini kan memang hak-hak dasar manusia, hak-hak masyarakat yang perlu kita perjuangkan. Pemerintah berpihak pada HAM itu sendiri. Kenapa? Karena masih banyak kita menemukan bahwa di bawah itu masih ada yang melanggar HAM," ujar Haris.

Haris juga menekankan, pemenuhan HAM sebagai tugas pemerintah kepada masyarakat. Ia berharap, Musrenbang HAM 2025 dapat menjadi momentum sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menunaikan nilai HAM dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.

"Nah, tugas pemerintah agar semua warga itu tidak ada yang merasa dizalimi dan tidak ada yang merasa diucilkan atau mungkin dikriminalisasi dan sebagainya," tegasnya.

Sementara, Menteri HAM Natalius Pigai menyebut Musrenbang HAM Nasional ini merupakan yang pertama di Indonesia.
Pigai meyakini, langkah ini merupakan tonggak sejarah pembangunan HAM sebagai aset yang tidak berwujud.

“Selama ini musyawarah pembangunan nasional, sekarang ada lagi Musrenbang HAM Nasional yang secara resmi dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini salah satu tonggak sejarah terpenting,” ucap Pigai.

Pigai meyakini Musrenbang HAM Nasional merupakan bagian dari rencana strategis nasional, sekaligus tindak lanjut dari amanat Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan aspek HAM dalam butir pertama.

"Musrenbang tersebut bakal merumuskan langkah-langkah pembangunan HAM nasional untuk mewujudkan rencana strategis, mengarusutamakan HAM dalam pembangunan nasional," pungkasnya.