Jumlah Total Korban Jiwa Pasca Bencana di Sumatera Menjadi 1.053 Orang, 200 Korban Masih Hilang

JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memperbarui data korban bencana di Sumatera pada Selasa (16/12). Secara keseluruhan, jumlah korban jiwa sampai hari ini mencapai angka 1.053 jiwa. Selain itu, sebanyak 200 korban masih dinyatakan hilang. 

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa ada penambahan temuan korban meninggal dunia dari Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Rinciannya, tambahan sebanyak 17 korban jiwa dari Aceh serta 5 jiwa dari Sumut. 

”Sehingga data per tanggal 16 Desember 2025 total korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di 3 provinsi itu sebanyak 1.053 jiwa,” ungkap Abdul Muhari dalam keterangan pers yang disampaikan secara dalam jaringan (daring). 

Secara lebih lengkap, Abdul Muhari menyampaikan bahwa jumlah korban meninggal dunia yang ditemukan di Aceh sejauh ini sebanyak 449 jiwa, kemudian di Sumut 360 jiwa, dan 244 korban jiwa ditemukan di Sumatera Barat (Sumbar). Berdasar data, korban jiwa paling banyak berasal dari Agam, Sumbar. 

”Untuk daftar nama korban hilang yang masih dalam proses pencarian hari ini berkurang 6 nama menjadi 200 orang. Rinciannya Aceh 31 orang, Sumatera Utara 79 orang, dan Sumatera Barat 90 orang,” terang dia. 

Sementara angka pengungsi dari hari ke hari terus berkurang. Berdasar data terakhir, kini masih ada lebih dari 606 ribu pengungsi di 3 provinsi tersebut. Namun sebagian besar pengungsi berada di wilayah Aceh. Angka pengungsi di Aceh masih berada di atas 571 ribu orang. 

Dalam penanggulangan bencana di Sumatera, Sekretaris Utama BNPB Rustian menyampaikan bahwa pihaknya sudah menggelar Rapat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di wilayah Sumbar pada hari ini. Kepada pemerintah daerah di Sumbar, dia menyampaikan apresiasi atas langkah cepat yang sudah dilakukan. 

”Penanganan darurat yang telah dilakukan merupakan langkah penting untuk memulihkan konektivitas wilayah terdampak. Namun, setelah fase darurat, seluruh upaya harus segera diarahkan pada rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana dan berkelanjutan,” kata Rustian. 

Karena itu, setelah memasuki fase pasca darurat, BNPB menekankan pentingnya pendataan dan penilaian kerusakan serta kerugian secara menyeluruh melalui kajian kebutuhan pasca bencana. Itu perlu dilakukan sebagai langkah awal sebelum masuk tahap pembangunan permanen.

Tujuannya sebagai landasan analisis untuk menilai tingkat kerusakan infrastruktur, perumahan, fasilitas publik, dan sektor lain sekaligus menghitung kebutuhan pemulihan secara komprehensif.