Tito Minta Purbaya Buka Blokir Anggaran Rp 20 Miliar untuk Praja IPDN di Lokasi Bencana

JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka blokir anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk mendukung penerjunan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke daerah terdampak bencana di Sumatera. Anggaran tersebut merupakan dana APBN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah dialokasikan untuk IPDN.

Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pemulihan pascabencana bersama pimpinan DPR RI, kementerian/lembaga, serta kepala daerah terdampak bencana Sumatera, Selasa (30/12).

"Kami mohon dengan segala hormat dukungan dari Pimpinan dan Bapak Menteri Keuangan. Kami menggunakan anggaran-anggaran dari Kemendagri, yaitu yang ada di IPDN ada anggarannya," kata Tito.

Ia menjelaskan, saat ini terdapat satu pos anggaran yang masih diblokir. Menurutnya, meski nilainya tidak besar, dana tersebut sangat berarti untuk mendukung tugas Praja IPDN selama satu bulan kedepan.

"Cuma ada satu yang dibintangin, mohon dibuka. Enggak banyak, hanya Rp 20-an miliar. Tapi satu bulan sangat berarti," ujarnya.

Tito menyampaikan, Praja IPDN akan diterjunkan untuk membantu menghidupkan kembali roda pemerintahan daerah, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, yang sempat lumpuh akibat bencana. Setelah tugas di satu wilayah selesai, Praja IPDN akan digeser ke daerah terdampak lain dengan tingkat kerusakan yang lebih berat.

"Nah, kalau memang sudah bisa selesai, kita akan geser ke daerah lain yang cukup berat yaitu di Aceh Utara. Tugas mereka utama adalah satu bulan, mulai tanggal 3 nanti," ucap Tito.

Selain mendukung aktivitas pemerintahan, Praja IPDN juga akan membantu membersihkan kantor-kantor pemerintahan desa yang masih tertutup lumpur. Tito menyebut, hingga kini masih banyak balai desa dan kantor dinas yang belum bisa digunakan akibat dampak bencana.

"Sampai hari ini juga kantornya Pak Sekda itu masih banyak tumpukan, banyak yang gedung-gedung ruangannya tidak terpakai. Balai desanya, kantor dinasnya, yang ketumpuk lumpur, tidak bisa dipakai. Jadi kami akan fokus untuk menghidupkan pemerintahan," jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, Praja IPDN akan bekerja sama dengan personel TNI dan Polri yang telah lebih dulu bertugas di wilayah terdampak, khususnya di Aceh Tamiang.

"Di Aceh Tamiang itu lebih kurang hampir 3.000 dari TNI, kemudian 1.000 lebih dari kepolisian. Kami akan mengirimkan juga 1.100 Praja IPDN tingkat 4. Jadi, kami anggap ini adalah KKN buat mereka, masuk kurikulum," pungkasnya.