Mendagri Sebut Pemulihan Bencana Sumatera Habiskan Anggaran Rp 59,25 Triliun

JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat membutuhkan anggaran sekitar Rp 59,25 triliun. Angka tersebut merupakan hasil rekapitulasi awal yang telah dibahas bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Dari yang sudah pernah direkap waktu rapat dengan BNPB, sebagai masukan saja, bahwa kalau untuk pemulihan nanti sampai dengan selesai, diperlukan anggaran lebih kurang Rp 59,25 triliun,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pemulihan pascabencana bersama pimpinan DPR RI, kementerian/lembaga, serta kepala daerah terdampak bencana Sumatera, Selasa (30/12).

Tito memerinci, kebutuhan anggaran pemulihan terbesar berada di Aceh dengan nilai mencapai Rp 33,75 triliun. Sementara Sumatera Barat memerlukan Rp 13,5 triliun dan Sumatera Utara sebesar Rp 12 triliun.

Ia menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk memulihkan berbagai sarana dan prasarana vital yang rusak akibat bencana, mulai dari kantor pemerintahan desa, sekolah, hingga fasilitas umum lainnya.

“Termasuk masalah kantor desa, kemudian sekolah, kemudian fasilitas kesehatan, jembatan, dan lain-lain. Yang itu mungkin dikeroyok oleh seluruh kementerian dan lembaga,” tutur Tito.

Tito menyampaikan, sejak awal bencana tercatat sebanyak 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi tersebut, dengan rincian 18 wilayah di Aceh, 18 wilayah di Sumatera Utara, dan 16 wilayah di Sumatera Barat. Namun demikian, sebagian besar wilayah kini telah menunjukkan progres pemulihan yang signifikan.

Menurut Tito, Sumatera Utara menjadi wilayah yang relatif paling cepat pulih pascabencana. Dari 18 daerah terdampak, kini hanya tersisa lima wilayah yang masih dalam proses pemulihan, yakni Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga.

Sementara itu, wilayah dengan tingkat kerusakan paling berat berada di Aceh Tamiang. Bahkan, sampai saat ini pemerintahan di Aceh Tamiang belum berjalan efektif.

“Yang paling berat adalah (Aceh) Tamiang, karena Tamiang pemerintahannya belum berjalan efektif dan kemudian ekonomi juga belum berjalan maksimal,” ujar Tito.

Selain Aceh Tamiang, masih terdapat enam wilayah lain di Aceh yang menjadi perhatian pemerintah, yaitu Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.
Tito menambahkan, sebagian wilayah yang sempat pulih kembali masuk dalam kategori kuning atau wilayah perhatian karena terdampak bencana susulan.

“Pidie Jaya tidak dimasukkan kuning, tapi karena kemarin kena lagi beberapa hari lalu, ya kita harus masukkan kuning lagi,” jelasnya.

Di Sumatera Barat, dari 16 wilayah terdampak, masih terdapat tiga daerah yang menjadi perhatian pemerintah, yakni Kabupaten Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar. Meski demikian, Tito mengapresiasi kerja cepat dan kolaborasi seluruh pihak dalam proses pemulihan.

“Berkat kecepatan dan juga kerja keras dari semua pihak, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat, sampai saat ini kita melihat bahwa sudah banyak terjadi pemulihan,” pungkasnya.