KDM Minta Tukar Kelola Bandara Kertajati dengan Husein, Kemenhub: Perlu Dikaji Komprehensif

JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara terkait wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang ingin bertukar pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat (BJIB) Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara kepada pemerintah pusat. Hal itu lantaran pengeloaan Bandara Kertajati dinilai tak membuahkan hasil yang nyata untuk keuangan kas daerah.

Terkait hal itu, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan butuh pembahasan yang komprehensif untuk bertukar pengelolaan antara Bandara Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara.

Ada banyak faktor yang perlu diperhatikan dan dikaji untuk menentukan hal tersebut karena berkaitan dengan banyak pihak. 

"Terkait wacana perubahan pengelolaan tentunya perlu dikaji secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Kamis (8/1).

Lukman menerangkan bahwa Bandara Husein Sastranegara merupakan bandar udara milik Pangkalan TNI Angkatan Udara dengan status Enclave Sipil yang pengelolaannya dilakukan kan oleh PT Angkasa Pura Indonesia (API). 

Hal itulah tentunya membuat KDM perlu berkomunikasi lebih lanjut juga dengan pihak TNI.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menilai pembiayaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati terus menjadi beban berat bagi APBD karena tidak memberikan manfaat ekonomi yang sebanding. Hal itu mendorongnya untuk bertukar pengelolaan Bandara Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara kepada Pemerintah Pusat. 

Pemprov Jabar harus rutin mengucurkan anggaran hingga sekitar Rp 100 miliar per tahun hanya untuk operasional bandara tersebut tanpa hasil komersial yang signifikan.

Menurut KDM, dana sebesar itu justru tersedot untuk membiayai operasional dan manajemen, termasuk gaji, tanpa menghasilkan keuntungan nyata bagi daerah.

“Kita membiayai sesuatu yang tidak menghasilkan apa-apa. Padahal bandara itu lembaga bisnis penerbangan,” katanya dalam kanal YouTube-nya, dikutip Rabu (7/1).

Ia mengungkapkan, selama ini upaya menghidupkan Kertajati dilakukan dengan berbagai cara, termasuk mendorong penerbangan umrah dan mengajak maskapai seperti Garuda Indonesia untuk terbang dari Kertajati. Namun, langkah-langkah tersebut dinilai tidak sehat secara bisnis, karena bergantung pada pengerahan aparatur sipil negara (ASN) sebagai penumpang.

“Saya jujur saja, walaupun nama dan gambar saya dipasang untuk promosi, saya tidak setuju ASN diwajibkan terbang dari Kertajati. Pola seperti itu tidak akan melahirkan benefit komersial,” tegasnya.

KDM menilai APBD Jawa Barat seharusnya digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan untuk membiayai proyek yang bersifat mercusuar tetapi minim hasil. 

Oleh karena itu, ia berencana menemui jajaran pemerintah pusat, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, dan Bappenas, untuk mengusulkan solusi struktural.

Salah satu gagasan yang akan diajukan adalah menyerahkan pengelolaan Bandara Kertajati kepada pemerintah pusat dan mengalihfungsikannya menjadi pangkalan udara pertahanan TNI AU sekaligus kawasan industri pertahanan dalam negeri.