PW GPA Jakarta Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden, Nilai Komando Tak Boleh Kabur

JawaPos.com - Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah Provinsi DKI Jakarta menyatakan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap berada langsung di bawah Presiden. Organisasi kepemudaan tersebut menilai posisi Polri saat ini penting untuk menjaga kejelasan garis komando.

PW GPA DKI Jakarta menilai penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi menimbulkan persoalan koordinasi. Kondisi tersebut dinilai bisa mengganggu independensi institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Ketua PW GPA DKI Jakarta Dedi Haryono Siregar menyampaikan pernyataan tersebut kepada wartawan. Ia menegaskan dukungan organisasinya terhadap keberadaan Polri sesuai amanat konstitusi.

“Kami, Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PW GPA) Provinsi DKI Jakarta, menyampaikan pernyataan dukungan terhadap peran dan keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi negara yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Ketua PW GPA Dedi Haryono Siregar kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).

Menurut Dedi, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, hal itu berpotensi mengaburkan struktur komando. Selain itu, kondisi tersebut juga dinilai dapat mengurangi independensi kepolisian dalam penegakan hukum.

“Penempatan Polri di bawah kementerian justru akan menciptakan tumpang tindih kewenangan, mengaburkan garis komando, serta berpotensi menurunkan independensi Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat,” lanjutnya.

PW GPA DKI Jakarta juga menilai Polri memiliki posisi strategis dalam menjaga keamanan nasional. Peran kepolisian tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menjaga stabilitas sosial di masyarakat.

“Kami memandang bahwa Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional, humanis, dan berkeadilan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menyatakan penolakan terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kapolri menyampaikan apresiasi kepada fraksi DPR RI yang mendukung posisi Polri tetap berada di bawah Presiden. Ia menilai mekanisme pengawasan oleh DPR tetap berjalan sesuai aturan.

“Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Sigit.

Kapolri menilai posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden memungkinkan respons cepat terhadap kebutuhan negara. Ia mengingatkan bahwa jika berada di bawah kementerian, bisa muncul potensi konflik kewenangan.

“Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian kementerian…. Ini menimbulkan potensi ‘matahari kembar’ menurut saya,” kata Jenderal Sigit.