Satu Tahun Prabowo Mulai Bersih-bersih Sektor Tambang, Makelar Energi Harus Diberangus

JawaPos.com – Pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka akan genap satu tahun pada 20 Oktober 2025. Dalam 12 bulan terakhir Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai berbenah dalam tata kelola tambang.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul menilai, Prabowo sedang membangun ulang sistem ekonomi dan politik. Pemerintah mengejar kedaulatan pengelolaan energi nasional yang selama ini dianggap belum maksimal.

“Prabowo sedang melakukan overhaul besar-besaran. Ia menghitung ulang kekayaan sumber daya dan menata kembali siapa yang berhak mengelola,” kata Adib, Selasa (14/10).

Praktik makelar energi menjadi salah satu yang berusaha diberantas oleh pemerintah. Sehingga, praktik monopoli tidak terjadi terus menerus.

“Selama para makelar itu masih kuat, siapapun menterinya akan sulit membawa perubahan. Karena itu, langkah penertiban dari Presiden harus kita dukung,” imbuhnya.

Adib juga menilai, pencabutan dan pengembalian izin tambang yang marak dilakukan Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Menteri Bahlil Lahadalia dalam setahun terakhir merupakan bagian dari upaya menegakkan regulasi yang lebih tegas. Ia mencontohkan kasus tambang di Raja Ampat yang dinilainya menjadi pelajaran penting agar izin usaha tidak lagi diberikan sembarangan.

“Masalahnya bukan pada kurangnya aturan, tapi lemahnya penegakan. Jadi langkah pemerintah menertibkan izin dan memastikan pembangunan smelter adalah hal yang tepat,” jelasnya.

Adib menambahkan, salah satu tantangan terbesar pemerintah adalah menghadapi narasi negatif di media sosial yang sering menyesatkan publik. “Potongan video atau pernyataan dipelintir, lalu menciptakan diksi yang salah di publik. Padahal kebijakan belum tentu seburuk yang dibayangkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, tata kelola tambang dan energi yang transparan adalah fondasi menuju kedaulatan nasional. “Tambang boleh dilakukan, asal diatur ketat dan hasilnya kembali untuk rakyat. Kalau semua diatur dengan benar, maka tidak ada yang salah dari tambang,” pungkas Adib.