Masif Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, DPR: Harus Dicermati Jejaknya di Masa Lalu

JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi polemik pemberian gelar pahlawan nasional bagi Presiden ke-2 RI, Soeharto. Ia menilai, usulan tersebut perlu dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan rekam jejak dan kontribusi tokoh yang diusulkan sejak masa lalu.

Sebab, usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto masif disampaikan sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM), mengungkit kembali peristiwa-peristiwa selama rezim Orde Baru.

“Iya, pemberian gelar pahlawan kita hormati prosesnya. Namun karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).

Puan menegaskan, kajian komprehensif perlu dilakukan agar keputusan pemberian gelar pahlawan nasional tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Ia menekankan, pentingnya memastikan apakah pemberian gelar tersebut memang sudah layak dan tepat waktu.

“Karena juga penting bagaimana kemudian apakah hal tersebut memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan, dan lain-lain sebagainya. Tentu saja harus dikaji dengan baik dan cermat,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengusulkan 40 nama tokoh untuk memperoleh gelar pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon, pada Selasa (21/10).

Di antara nama-nama yang diusulkan tersebut terdapat Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, serta aktivis buruh Marsinah.

Usulan pemberian gelar kepada Soeharto memicu beragam reaksi publik. Sebagian pihak menilai jasa Soeharto terhadap pembangunan Indonesia sangat besar, sementara lainnya menolak dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia dan praktik korupsi di masa pemerintahannya.