DPRD Surabaya Minta Proyek 2026 Harus Dikawal Ketat, Tak Boleh Ada yang Molor

JawaPos.com-Komisi C DPRD Surabaya menegaskan bahwa Pemerintah Kota harus memastikan seluruh proyek infrastruktur 2026 berjalan tepat waktu, terutama proyek pengendalian banjir yang nilainya mencapai Rp1,1 triliun. Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati menyebut, keterlambatan proyek yang kerap terjadi setiap tahun harus menjadi evaluasi serius.

Menurut Aning, sepanjang 2025 proyek fisik sebenarnya tidak banyak yang molor. Keterlambatan yang muncul lebih disebabkan faktor eksternal, terutama utilitas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Kalau 2024 itu molor karena finishing pekerjaan tersendat oleh utilitas seperti PLN, Telkom, dan lain-lain. Secara fisik sebenarnya sudah selesai,” ujarnya.

Untuk tahun depan, ia menegaskan bahwa Komisi C tidak ingin kejadian serupa berulang. Apalagi, anggaran pengendalian banjir 2026 mencapai angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. “Nilai drainase dan pengendalian banjir tahun 2026 itu Rp1,1 triliun. Titik-titik darurat yang tertunda di 2025 harus selesai tahun depan. Itu sudah kita pastikan dalam pembahasan APBD,” tegasnya.

Aning mencontohkan beberapa proyek prioritas yang wajib tuntas, seperti penyelesaian saluran Medoan–Semampir yang mencakup empat kelurahan, serta penuntasan versi Gunung Sari yang masih membutuhkan sekitar Rp100 miliar. “Semua itu tidak boleh lagi kena rasionalisasi. Harus selesai di 2026,” kata anggota fraksi PKS itu.

Meski nilai anggaran besar, Aning optimistis risiko keterlambatan justru dapat ditekan karena perencanaan kini jauh lebih matang. Seluruh Detail Engineering Design (DED) untuk proyek besar sudah tuntas pada 2025, sehingga 2026 tinggal masuk tahap pengerjaan.

Ia menjelaskan bahwa persepsi publik tentang proyek selalu molor biasanya muncul karena siklus cuaca. “November–Mei itu musim hujan, jadi pekerjaan berat tidak mungkin dilakukan. Kontrak sudah mulai Januari, tapi eksekusi fisik menunggu hujan selesai. Akhirnya finishing mendekati akhir tahun,” urainya.

Namun ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan molor. Komisi C akan mengawal penjadwalan secara ketat, terutama memastikan pembayaran dan administrasi tidak terlambat. “Biasanya fisik selesai dulu, administrasi menyusul. Ini yang harus dijaga timeline-nya oleh Pemkot,” ujar Aning.

Untuk memastikan serapan anggaran tidak rendah di awal tahun, Komisi C akan melakukan evaluasi ketat mulai triwulan pertama. Proyek bernilai besar akan menjadi prioritas pengawasan. “Triwulan pertama 2026 kita kawal betul agar semua on the track. Kalau di triwulan kedua atau ketiga masih ada yang tertinggal, kita minta Pemkot menuntaskan sebelum Desember,” tegasnya.

Komisi C juga sudah menyiapkan evaluasi bulanan dan triwulan untuk memantau titik pengerjaan di seluruh kota. “Setiap triwulan kita panggil. Kita cek titiknya, progresnya, serapannya. Tidak boleh ada proyek besar yang tinggal nunggu akhir tahun baru bergerak,” pungkas Aning. (*)