Soroti Kisruh Parkir Digital, Komisi C DPRD Surabaya Usulkan Skema Hybrid dan Uji Coba di Tempat Strategis

JawaPos.com - Permasalahan parkir kembali ramai diperbincangkan warga Surabaya, setelah ada organisasi masyarakat (ormas) yang memprotes penerapan sistem parkir digital di salah satu restoran mi. 

Konflik ini pun viral di media sosial dan mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk dari Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Achmad Nurdjayanto. 

“Digitalisasi parkir itu tujuannya baik, tetapi infrastrukturnya harus benar-benar siap, baik untuk juru parkir maupun pengguna parkir, sehingga tak menimbulkan masalah baru di lapangan,” tutur Achmad, Jumat (12/12).

Menurutnya, keberhasilan parkir digital bergantung pada kesiapan perangkat. Petugas harus memiliki alat layak, sementara masyarakat perlu membiasakan diri bertransaksi secara non-saat parkir. 

“Kesiapan ini bukan hanya alat di tangan jukir, tetapi juga kesiapan semua pihak. Titik dan spot menggunakan sistem parkir digital juga harus disosialisasikan supaya masyarakat tak bingung," imbuhnya. 

Politikus Golkar tersebut juga mempertanyakan bagaimana konsekuensi masyarakat yang belum memiliki alat pembayaran digital, mengingat tidak semua warga Surabaya paham teknologi, apalagi lansia. 

“Perlu dijelaskan nanti bagaimana konsekuensinya jika pengguna parkir tidak memiliki alat pembayaran digital. Kebijakan publik ini harus memberikan kepastian dan rasa adil bagi seluruh warga," tegas Achmad. 

Alih-alih langsung beralih ke sistem parkir digital, Achmad mengusulkan agar Pemkot Surabaya mempertimbangkan skema hybrid. Mekanisme ini dinilai Achmad lebih adaptif sebelum menerapkan digital secara menyeluruh.

“Saran kami, pembayaran hybrid dulu, tunai dan non-tunai berjalan bersamaan sebelum diterapkan (full digital) secara masif. Uji coba juga perlu di kawasan strategis, sehingga bisa dievaluasi secara objektif," bebernya.

Kawasan strategis yang dimaksud, seperti pusat kota, pusat perbelanjaan (mal), dan tempat wisata yang cocok untuk uji coba. Achmad memahami bahwa penerapan parkir digital ini untuk mengurangi potensi kebocoran PAD. 

“Sekaligus memastikan kuantitas layanan parkir tercatat baik. Karena itu, teknologi verifikasi pembayaran juga perlu dipertimbangkan, seperti sidik jari, pengenalan wajah, supaya lebih mudah dan adaptif," tukas Achmad.