Wamenkomdigi Nezar: Ancaman Siber Bukan Sekadar Peretasan, Tapi Erosi Kedaulatan Digital

JawaPos.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menekankan bahwa keamanan siber merupakan fondasi utama dalam melindungi data pribadi sekaligus menjamin keberlangsungan berbagai layanan publik yang digunakan masyarakat setiap hari.

“Keamanan siber hari ini tidak bisa lagi dipahami sebagai isu teknis atau sekadar penanganan insiden peretasan,” ujar Nezar saat menghadiri Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Executive Town Hall di Depok, Jawa Barat, Senin (19/1)).

Ia menuturkan bahwa ruang siber telah berkembang menjadi wilayah strategis yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan publik, mulai dari layanan administrasi pemerintahan, sektor kesehatan, penyaluran bantuan sosial, hingga jalannya proses demokrasi.

“Ancaman utama bukan serangan siber besar yang spektakuler, melainkan penipisan kedaulatan yang berlangsung perlahan dari sistem,” ungkapnya.

Nezar menjelaskan, ketergantungan pada infrastruktur digital milik pihak asing, kebocoran data strategis, serta praktik manipulasi informasi berpotensi mengganggu layanan publik dan mengikis kepercayaan masyarakat.

“Infrastruktur digital harus diposisikan sebagai aset keamanan. Kabel laut, pusat data, cloud, sistem identitas, dan kecerdasan buatan adalah bagian dari medan strategis,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen Nezar juga mengutip laporan Global Cyber Security Outlook 2026 yang mencatat lonjakan sekitar 34 persen serangan ransomware bermotif geopolitik sepanjang 2025, dengan target utama infrastruktur digital dan sektor-sektor kritis.

Sebagai respons, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran BSSN guna membangun kesadaran situasional siber nasional, melindungi data pribadi masyarakat, memastikan layanan publik tetap berjalan, serta menjaga keamanan proses demokrasi.

“Di era geopolitik siber negara tidak kalah karena diserang tetapi karena ruang digitalnya dibiarkan dibentuk oleh pihak lain. Tugas kita memastikan ruang digital Indonesia tetap berada dalam kendali Indonesia,” pungkasnya.