Logo JawaPos
Author avatar - Image
20 Oktober 2025, 20.32 WIB

Dipelototi Menkeu Purbaya, Kepala Daerah Diminta Aktif Kendalikan Inflasi Kalau Mau Bertahan

Menkeu Purbaya gelar rapat daring dengan Kepala Daerah di Indonesia terkait pengendalian inflasi daerah. (YouTube Kemendagri) - Image

Menkeu Purbaya gelar rapat daring dengan Kepala Daerah di Indonesia terkait pengendalian inflasi daerah. (YouTube Kemendagri)

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan para kepala daerah untuk lebih serius menjaga laju inflasi di wilayahnya. Ia menilai, pengendalian harga bukan hanya soal ekonomi, tapi juga punya dampak besar terhadap stabilitas sosial politik dan bahkan nasib politik seorang pemimpin.

“Kalau kepala daerah bisa mengendalikan harga, hampir pasti bisa terpilih lagi di Pemilu, tanpa embel-embel yang lain. Jadi perut masih merupakan alat politik utama di Indonesia,” kata Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemendagri, Senin (20/10).

Purbaya menegaskan, sejauh ini inflasi di tingkat daerah relatif terkendali. Dari 38 provinsi di Indonesia, 37 mencatat inflasi positif dan hanya Maluku Utara yang mengalami sedikit deflasi. Sebanyak 25 provinsi bahkan sudah berada dalam rentang target inflasi nasional.

“Artinya, pengendalian di daerah berjalan cukup baik,” lanjut Purbaya.

Lebih jauh, Purbaya menekankan bahwa menjaga inflasi bukan semata tugas teknokratis, tetapi strategi penting menjaga kestabilan bangsa. 

Ia mencontohkan era Presiden Soeharto yang mampu mempertahankan kekuasaan selama tiga dekade, salah satunya karena keberhasilan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil.

“Salah satu rahasia kenapa Pak Harto bisa bertahan 32 tahun adalah beliau bisa menjaga stabilitas harga, terutama beras. Kalau harga beras stabil, yang lain akan ikut,” jelasnya.

Menurutnya, inflasi yang terkendali bukan hanya menjaga daya beli masyarakat, tapi juga meredam potensi gejolak sosial politik. “Inflasi itu bisa menjaga stabilitas sosial politik. Kalau harga naik tak terkendali, tekanan sosial pasti meningkat,” ujarnya.

Per September 2025, inflasi nasional tercatat sebesar 2,65% (year-on-year). Purbaya menyebut capaian itu sebagai hasil dari membaiknya keterjangkauan harga, kelancaran pasokan, dan efisiensi distribusi antar daerah.

Ia pun meminta Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat sinergi untuk menciptakan kebijakan yang tepat dan terukur.

“Tugas kita sekarang bukan hanya menahan inflasi tetap rendah, tapi juga menjaga stabilitas harga dan pasokan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore