Menkeu Purbaya Berencana Rekrut Hacker Terbaik untuk Benahi Sistem Coretax, Pakar Nilai Berisiko Tinggi

JawaPos.com-Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merekrut hacker terbaik Indonesia untuk memperbaiki sistem inti administrasi perpajakan Coretax menuai perhatian tajam dari kalangan pakar keamanan siber. 

Langkah tersebut dinilai berani dan pragmatis, tetapi juga mengandung risiko tinggi jika tidak dijalankan dengan tata kelola dan pengawasan ketat. Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha, menilai gagasan itu bisa menjadi solusi cepat atas potensi kebocoran atau kerentanan sistem yang menyangkut data pajak jutaan warga dan perusahaan. 

Namun, istilah merekrut hacker yang diucapkan Menteri Purbaya memunculkan sejumlah pertanyaan serius, mulai dari batas peran, mekanisme kontrol, hingga akuntabilitas hukum.

“Langkah itu sensitif, berisiko tinggi, tapi bisa pragmatis bila eksekusinya benar. Pemerintah perlu memastikan siapa yang dimaksud hacker terbaik, apa mandatnya, dan bagaimana tata kelola keamanannya,” ujar Pratama dihubungi JawaPos.com.

Menurut Pratama, pelibatan peretas etis (ethical hackers) dalam proyek pemerintah sebenarnya lazim dilakukan di berbagai negara. Khususnya untuk melakukan penetration testing dan code review terhadap sistem kritikal. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana batas tugas mereka diatur.

“Kalau sampai mereka diberi akses langsung ke kode produksi tanpa change management dan quality assurance yang ketat, risikonya justru bisa menimbulkan kerusakan baru,” tambah dia.

Pratama juga mengingatkan bahwa istilah hacker sering disalahpahami publik sebagai sosok kriminal dunia maya. Karena itu, pemerintah perlu memperjelas bahwa yang dimaksud adalah peretas etis yang bekerja di bawah kontrak dan pengawasan resmi, bukan pelaku kejahatan siber yang dipanggil pulang untuk membantu negara.

Selain aspek teknis, dia menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kementerian Kominfo untuk memastikan langkah perbaikan Coretax tidak melanggar hukum atau membuka celah baru dalam tata kelola data fiskal.

“Kita bicara sistem yang menyimpan data sensitif milik jutaan wajib pajak. Setiap akses harus diaudit, setiap tindakan harus terdokumentasi, dan setiap hasil harus bisa dipertanggungjawabkan,” beber Pratama.

Langkah Kemenkeu ini muncul di tengah sorotan terhadap kualitas implementasi Coretax dan dugaan masalah keamanan data yang belum sepenuhnya tuntas. Di sisi lain, publik menunggu transparansi pemerintah dalam menjelaskan siapa yang akan direkrut, bagaimana mekanisme kerja mereka, dan bentuk pengawasan yang diterapkan.

Jika berhasil dikelola dengan benar, perekrutan hacker terbaik bisa menjadi simbol reformasi keamanan digital nasional. Namun bila gagal, langkah ini bisa justru menjadi preseden buruk yang menggerus kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan digital negara.