Jadi Calon Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Mundur dari Keanggotaan Partai Gerindra

JawaPos.com - Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono dipastikan telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Gerindra, usai namanya masuk dalam daftar menjadi calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Kepastian ini sebagaimana disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1).

Menurut Prasetyo Hadi, sebelum akhirnya Thomas Djiwandono dicalonkan menjadi Deputi Gubernur BI, terlebih dulu harus memenuhi persyaratan. Salah satunya, yakni tak memiliki status anggota di sebuah partai.

"Ya pada saat dicalonkan, ya sudah memenuhi persyaratan (calon Deputi Gubernur BI) dong," kata Prasetyo.

"Ya artinya sudah mengundurkan diri lah dari keanggotaan partai," tambahnya.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Juda Agung dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya. Tidak diketahui alasannya, padahal Juda Agung masih punya waktu hingga Tahun 2027 untuk mengemban jabatan itu.

Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menduga pengunduran diri itu berkaitan dengan 'tukar guling' jabatan antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Dalam hal ini, Wamenkeu Thomas mengisi jabatan di BI, sedangkan Juda Agung pindah ke Kemenkeu.

"Kan tukar (guling jabatan), BI juga pemerintah. Makanya saya bingung kalau Juda Agung masuk ke saya jangan-jangan orang Pak Perry menekan saya di dalam. Enggak, itu satu exchange, pertukaran yang saya pikir seimbang, enggak ada yang aneh. Kalau independensi, enggak ada hubungannya,” ujar Purbaya kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/1).

Purbaya menepis anggapan bahwa masuknya sosok tertentu ke BI akan membawa kepentingan pemerintah atau tekanan dari otoritas lain. Menurutnya, pertukaran pejabat tersebut justru berlangsung seimbang dan tidak menyalahi prinsip independensi bank sentral.

Ia menegaskan, independensi BI baru bisa dipertanyakan apabila terdapat intervensi langsung pemerintah dalam pengambilan keputusan moneter. Namun sejauh ini, hal tersebut tidak pernah terjadi.

“Kecuali nanti pada waktu ambil keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah. Selama ini kan enggak ada, jadi BI independen. Kita jalankan fiskal, mereka jalankan moneter,” tegasnya.