Hadapi Kekalahan Kembali, Pengadilan Tolak 6 Tuntutan Hukum EXO-CBX Terhadap SM Entertainment yang Membuat Kasus Semakin Buntu

JawaPos.com - Konflik hukum antara Chen, Baekhyun, dan Xiumin EXO dengan SM Entertainment tampaknya semakin menjauh dari kemenangan bagi pihak artis.

Trio yang dikenal dengan nama EXO-CBX itu kini menelan pahitnya kekalahan ke-6 dalam serangkaian proses hukum dan administratif melawan agensi raksasa tersebut.

Melansir laman Allkpop, berdasarkan dokumen resmi yang dipublikasikan, berbagai lembaga, mulai dari kepolisian, pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung, serta dua lembaga pemerintah Korea Selatan, secara konsisten menyatakan bahwa tidak terdapat bukti SM Entertainment melakukan pelanggaran hukum ataupun praktik bisnis yang menipu.

Penilaian tersebut melemahkan klaim EXO-CBX yang sejak awal berupaya membatalkan keabsahan kontrak eksklusif mereka.

Sengketa antara kedua pihak dimulai pada Juni 2023. EXO-CBX menuduh bahwa mereka telah dibujuk menandatangani kontrak jangka panjang yang tidak adil serta tidak transparan mengenai distribusi pendapatan. Mereka menuntut agar kontrak eksklusif itu dibatalkan.

Sebagai jalan tengah, kedua belah pihak pun menandatangani sebuah kesepakatan yang dikenal sebagai “Perjanjian 6·18.”

Dalam dokumen tersebut, mereka menyetujui:

- Keabsahan kontrak dengan SM tetap berlaku

- Kegiatan grup EXO tetap dikelola oleh SM Entertainment

- Aktivitas unit dan solo EXO-CBX dijalankan melalui label baru mereka, INB100

- SM berhak menerima 10 persen dari seluruh pendapatan aktivitas individu ketiga anggota tersebut

Kesepakatan tersebut awalnya terlihat sebagai solusi damai untuk memastikan kelanjutan aktivitas EXO sekaligus memberi ruang bagi EXO-CBX mandiri secara kreatif.

Namun, setelah kesepakatan, muncul gugatan baru. Masalah kembali memanas pada Juni 2024.

SM menuduh EXO-CBX tidak memberikan jatah 10 persen yang telah disepakati dan mengajukan gugatan untuk menegakkan kontrak.

Sebagai respons, EXO-CBX pun melayangkan gugatan balik dengan tuduhan adanya informasi yang menyesatkan dari SM terkait laporan pendapatan.

Namun, kepolisian memutuskan tidak menindaklanjuti kasus tersebut, dan kejaksaan kemudian menghentikannya karena minim bukti yang mendukung klaim pihak EXO-CBX.

Salah satu langkah yang dianggap agresif oleh pengadilan adalah permintaan EXO-CBX untuk membuka dokumen akuntansi selama 13 tahun.

Pengadilan Distrik Timur Seoul mengecam permohonan tersebut sebagai tindakan yang berpotensi digunakan untuk memberikan “tekanan psikologis kepada SM” dan menilai itu bertentangan dengan sifat sementara dari permohonan injunksi.

Pengadilan tinggi hingga Mahkamah Agung kemudian menguatkan putusan tersebut, mempertegas penolakan terhadap permintaan pihak artis.

Tak berhenti di jalur peradilan, pihak EXO-CBX juga mengajukan laporan ke beberapa pihak, yaitu:

1. MCST (Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata), menuduh SM tidak transparan dalam pencatatan keuangan.

2. KFTC (Komisi Perdagangan Adil Korea), menuduh SM menjalankan kontrak tidak adil serta pelanggaran terkait subsidi.

Namun, kedua lembaga negara tersebut menyatakan tidak ditemukan pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak SM.

Dengan enam keputusan resmi yang semuanya tidak berpihak pada mereka, langkah hukum EXO-CBX kini berada pada posisi yang sangat sulit.

Banyak pihak menilai bahwa jalur yang dipilih ketiga anggota EXO ini telah mencapai jalan buntu tanpa adanya opsi hukum jelas yang tersisa.

Sementara itu, penggemar masih menunggu bagaimana nasib EXO-CBX dan keterlibatan mereka dalam aktivitas grup EXO ke depannya, terlebih di tengah dinamika industri K-Pop yang penuh kejutan serta ketatnya kontrak antara idol dan agensi besar.

Yang pasti, konflik panjang antara EXO-CBX dan SM Entertainment masih menjadi salah satu kasus yang paling menarik perhatian dalam sejarah hubungan artis-agensi K-Pop.