Kecam AS Culik Nicolas Maduro, PM Malaysia Anwar Ibrahim: Pelanggaran Nyata Terhadap Hukum Internasional

JawaPos.com - Perdana Menteri (PM), Malaysia, Anwar Ibrahim, turut buka suara terkait penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores dalam operasi militer Amerika Serikat (AS). Dia berpendapat, tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata pada hukum internasional.

“Saya telah mengikuti perkembangan di Venezuela dengan keprihatinan yang mendalam. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan merupakan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum terhadap negara berdaulat,” kata Anwar pada akun X-nya, @anwaribrahim, Minggu (4/1).

Dia menekankan bahwa Maduro dan istrinya harus dibebaskan tanpa penundaan. Menurutnya, apapun alasannya, pemecatan paksa kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui tindakan eksternal yang berpotensi menciptakan preseden berbahaya.

“Hal itu mengikis batasan mendasar terhadap penggunaan kekuasaan antar negara dan melemahkan kerangka hukum yang mendasari tatanan internasional,” ungkap dia.

Dia menjelaskan, masa depan politik Venezuela seharusnya ditentukan oleh rakyatnya sendiri, bukan malah perubahan tiba-tiba yang ditentukan oleh kekuatan eksternal. Terlebih hal ini bisa membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat.

“Terlebih lagi di negara yang sudah bergulat dengan kesulitan ekonomi yang berkepanjangan dan ketegangan sosial yang mendalam,” tukasnya.

Anwar menekankan, Malaysia sendiri menganggap penghormatan pada hukum internasional dan kedaulatan merupakan hal terpenting untuk hubungan damai antar negara.

“Keterlibatan konstruktif, dialog, dan de-eskalasi tetap menjadi jalan paling kredibel menuju hasil yang melindungi warga sipil dan memungkinkan warga Venezuela untuk mengejar aspirasi sah mereka tanpa membahayakan lebih lanjut,” tutup dia.

Sementara itu, Maduro ditangkap oleh AS pada Sabtu (3/1). Penangkapan ini sendiri termasuk pada puncak ketegangan antara Presiden AS Donald Trump dengan Maduro yang dituduh mendukung kartel narkoba.