Momentum Hari Guru Nasional 2025: Ketua DPRD DKI Soroti Nasib Guru Swasta yang "Kalah Telak" dari PJLP

JawaPos.com - Perayaan Hari Guru Nasional yang jatuh pada Selasa, 25 November 2025, menyisakan catatan ironis bagi dunia pendidikan di Ibu Kota. Di balik pujian sebagai pahlawan bangsa, kesejahteraan ribuan guru swasta di Jakarta ternyata masih memprihatinkan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyoroti ketimpangan yang sangat mencolok antara gaji guru swasta dengan petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Pemprov DKI. Padahal, peran guru sangat vital dalam mencetak generasi penerus.

Khoirudin menegaskan bahwa perhatian pemerintah saat ini seolah timpang. Guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang mengajar di sekolah negeri memang telah mendapatkan penghasilan yang layak. Namun, nasib berbeda dialami oleh mereka yang mengabdi di sekolah swasta.

"Pemerintah baru memberikan gaji yang layak untuk guru di sekolah negeri. Namun guru swasta masih jauh dari kata layak. Bahkan jauh di bawah upah minimum provinsi," ungkap Khoirudin di DPRD, Selasa (25/11).

Kondisi ini dinilai tidak adil, mengingat standar gaji PJLP di Jakarta sudah dipatok setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara itu, guru swasta yang mendidik akal budi anak bangsa justru tidak memiliki standar pengupahan yang jelas.

"Teman-teman PJLP dibayar dengan UMP DKI tapi guru swasta tidak ada standar," tambahnya.

PR Besar Pemerintah: Subsidi untuk Guru Swasta

Masalah kesejahteraan ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi jajaran legislatif dan eksekutif di Jakarta. Khoirudin mengingatkan bahwa kesuksesan para pejabat hari ini, termasuk dirinya, tidak lepas dari jasa para guru.

"Kita gak boleh lupa merekalah yang telah memberikan saham terbesar dalam kehidupan kita sehingga kita sukses," ujarnya.

Politisi PKS ini mendesak agar Pemprov DKI Jakarta turun tangan memberikan subsidi gaji yang layak. Ia menekankan bahwa beban pemerintah sebenarnya sudah diringankan oleh masyarakat yang secara mandiri membangun gedung sekolah dan menyediakan lahan.

"Toh gedungnya sudah masyarakat yang bangun, tanahnya dari masyarakat tapi hari ini sudah dibantu masyarakat. Paling tidak gaji gurunya pemerintah turun tangan dengan memberikan subsidi yang layak di jakarta," tegas Khoirudin.

Tidak Hanya Sekolah Formal, Guru Ngaji dan PAUD Wajib Diperhatikan

Sorotan DPRD tidak hanya tertuju pada guru SD, SMP, atau SMA. Khoirudin menegaskan bahwa guru-guru di lingkup pendidikan non-formal dan keagamaan juga merupakan pejuang pendidikan yang berhak mendapatkan kesejahteraan.

"Bukan hanya guru SD SMP SMA tapi guru madrasah juga dan guru paud TK TPA mereka adalah pejuang di lini terdepan dalam mendidik anak bangsa," jelasnya.

Khoirudin pun memberikan apresiasi mendalam bagi seluruh guru di Indonesia atas keikhlasan mereka.