Pramono Sebut Penduduk Jakarta Resmi Hanya 11 Juta, bukan 42 Juta yang Dicatat PBB

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat suara terkait laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyebut jumlah penduduk Jakarta mencapai 42 juta jiwa dan menjadikannya kota terpadat di dunia.

Menurutnya, angka itu tidak mencerminkan jumlah penduduk yang benar-benar tinggal di ibu kota. Melainkan, hasil perhitungan aktivitas harian warga dari kawasan penyangga.

''Kalau disampaikan Jakarta kota terpadat, itu salah. Karena kepadatan Jakarta berada di urutan nomor 30, sebenarnya,'' ujar Pramono.

Sementara untuk angka 42 juta jiwa yang dicatat PBB itu, disebutkannya berasal dari perhitungan populasi aglomerasi Jabodetabek ketika aktivitas warga sedang tinggi. Warga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang hilir mudik setiap hari turut masuk dalam hitungan.

''Tetapi memang kemarin karena aglomerasi itu dianggap Jakarta, penduduknya menjadi 42 juta, mengalahkan Bangladesh, New Delhi, Tokyo, dan sebagainya,''katanya.

Meski  begitu, Pramono menilai laporan tersebut tetap penting sebagai bahan evaluasi. Data itu, menurutnya, menjadi dorongan bagi Pemprov DKI untuk terus membenahi layanan publik dan infrastruktur.

''Itu referensi agar kita semakin giat memperbaiki Jakarta,'' ucapnya.

Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan, secara resmi, jumlah penduduk Jakarta berdasarkan survei berada di kisaran 11 juta jiwa. Namun, pada pagi hari sedikitnya 3,5 juta orang masuk ke Jakarta untuk bekerja dan jumlah yang sama kembali keluar pada sore hingga malam hari.

''Inilah yang kemudian menjadi beban kita untuk mengatur transportasi,' kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Melihat angka yang cukup besar itu, Pramono menyoroti pentingnya mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan angkutan umum. Terlebih, saat ini, konektivitas jaringan transportasi Jakarta sudah mencapai 92 persen, namun tingkat pengguna aktif baru 22 persen.

''Maka saya bilang sama kepala Dinas Perhubungan DKI, kita harus membuat bagaimana caranya orang mulai menggunakan transportasi umum,'' imbuhnya. Oleh karena itu, DKI mengeluarkan beberapa kebijakan baru untuk mewujudkannya. Mulai dari mewajibkan ASN Pemprov DKI naik angkutan umum setiap Rabu hingga memperluas layanan Transjabodetabek.