Soroti Banjir Rob di Jakut yang Terus Berulang, Fraksi PKB Ingatkan Bahaya Serius Mengintai Warga Pesisir

Sejumlah warga beraktifitas di tengah banjir rob yang mulai meninggi di kawasan Muara Angke, Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Fuadi Luthfi menyoroti terjadinya banjir rob di Jakarta Utara yang terus berulang. Menurutnya, perlu upaya serius dari pemerintah untuk menuntaskan persoalan ini demi keadilan sosial.

“Banjir rob bukan peristiwa musiman yang bisa kita anggap wajar. Kita sedang berpacu dengan waktu untuk melindungi ratusan ribu warga di utara Jakarta. Setiap kali penanganan terlambat, rumah, penghidupan, dan masa depan warga pesisir yang menanggung risikonya,” ujar Fuadi kepada wartawan, Selasa (9/12).

Fuadi menjelaskan, banjir rob muncul dari pertemuan faktor alam dan tata kelola kota. Jakarta diketahu mengalami kenaikan permukaan air laut, tapi pada saat bersamaan terjadi penurunan tanah.

Akibatnya, air laut gampang meluap ke permukiman warga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan kota tidak diimbangi perlindungan yang memadai bagi warga pesisir.

Meski begitu, Fuadi mengakui bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menjalankan berbagai program untuk menuntaskan persoalan ini. Mulai dari peringatan dini, penguatan peran BPBD dan dinas terkait, pembangunan tanggul pantai dalam kerangka NCICD, serta pengembangan sistem polder.

Baca Juga: Ada Penjarahan di Sibolga saat Dilanda Bencana, Kemenkeu Ingatkan Pentingnya Ketahanan Pangan di Tanah Air

Namun kecepatan kebijakan dan realisasi proyek dinilai belum sejalan dengan besarnya ancaman yang dirasakan warga. Di lapangan, pola penanganan masih cenderung reaktif saat puncak rob, sementara agenda pencegahan jangka panjang belum dirasakan.

“Pembangunan tanggul pantai dan penguatan polder patut diapresiasi, tetapi ritmenya harus selevel dengan tingkat ancaman. Dengan kondisi tanah yang terus turun, setiap tahun penundaan berarti semakin banyak rumah tergenang dan aset warga hilang. Di titik ini, keberpihakan pada warga pesisir betul-betul diuji dan dilaksanakan , bukan hanya dituliskan dalam dokumen perencanaan,” jelasnya.

Atas dasar itu, Fraksi PKB menyampaikan 3 poin yang bisa digunakan untuk penanggulangan banjir rob. Pertama, percepatan dan kejelasan tahapan pembangunan tanggul pantai dan polder di titik-titik paling rawan rob.

Kedua, prioritas pembangunan harus ditentukan berdasarkan tingkat kerentanan sosial-ekonomi. Ketiga, penanganan rob harus diiringi pembenahan akar masalah melalui perluasan jaringan air bersih perpipaan, pembatasan penggunaan air tanah, dan penegakan tata ruang.

“Perlindungan tidak boleh hanya terasa di kawasan komersial atau area bernilai tinggi. Nelayan, buruh, dan warga kampung pesisir harus ditempatkan di pusat perhatian kebijakan, karena merekalah yang paling terdampak ketika air laut naik. Kalau kelompok yang paling rentan justru paling akhir merasakan manfaat, berarti ada yang perlu kita benahi skala prioritas Pembangunan kita,” ucap Fuadi.

Editor: Sabik Aji Taufan