Puluhan Ribu Buruh Kepung Istana 29-30 Desember, Tolak UMP DKI 2026

JawaPos.com - Aksi besar-besaran bakal menutup akhir tahun 2025. Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam KSPI dan Partai Buruh dipastikan bakal menggelar demonstrasi selama dua hari berturut-turut pada 29 dan 30 Desember 2025 di Istana Negara, Jakarta.

Massa menuntut revisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 dan menolak penetapan UMSK Jawa Barat yang dinilai tidak berpihak pada pekerja.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyoroti ketimpangan upah yang terjadi. Menurutnya, penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,73 juta sangat tidak masuk akal jika dibandingkan dengan wilayah penyangga seperti Bekasi dan Karawang yang sudah menyentuh angka Rp5,95 juta.

"Mari kita lihat fakta di lapangan. Apakah masuk akal jika perusahaan-perusahaan besar seperti Bank Mandiri Kantor Pusat, Bank BNI Kantor Pusat, Standard Chartered Bank, perusahaan-perusahaan asing yang berkantor di kawasan Sudirman dan Kuningan, serta perusahaan-perusahaan raksasa lainnya di Jakarta memiliki upah lebih rendah dibandingkan pabrik panci di Karawang?," ujar Said Iqbal.

Ia menegaskan, biaya hidup di Jakarta, mulai dari sewa rumah hingga kebutuhan harian, jauh lebih mahal daripada di daerah satelit. Kebijakan ini dianggap secara nyata telah memiskinkan kaum buruh di ibu kota.

Angka UMP Jakarta di Bawah Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Data BPS menunjukkan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta mencapai Rp5,89 juta per bulan. Dengan UMP yang hanya dipatok Rp5,73 juta, terdapat defisit sekitar Rp160 ribu yang harus ditanggung buruh setiap bulannya.

Said Iqbal juga membantah argumen pemerintah soal insentif transportasi dan pangan sebagai kompensasi rendahnya upah.

"Jika kita menggunakan acuan KHL sebesar Rp5,89 juta saja, maka penetapan UMP Jakarta sebesar Rp5,73 juta masih kurang Rp160 ribu. Bahkan kebutuhan minimum tersebut pun tidak mampu dipenuhi oleh Gubernur DKI Jakarta," tegasnya.

Berdasarkan survei lapangan KSPI di kawasan industri Cilincing dan Pulogadung, hanya sekitar 5 persen buruh yang benar-benar menikmati fasilitas seperti Jaklingko atau pangan murah.

Sebagai bentuk protes atas kebuntuan komunikasi dengan pihak Gubernur, buruh memutuskan untuk langsung "mengetuk pintu" Presiden Prabowo Subianto.

- 29 Desember 2025: Aksi pemanasan oleh 1.000 buruh di Patung Kuda.

- 30 Desember 2025: Aksi puncak melibatkan minimal 10.000 buruh dengan konvoi 10.000 hingga 20.000 sepeda motor dari Jawa Barat menuju Jakarta.

Selain aksi turun ke jalan, KSPI juga resmi menempuh jalur hukum dengan menggugat penetapan UMP DKI dan UMSK Jabar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jika tuntutan ini tidak digubris, buruh mengancam akan melanjutkan aksi besar-besaran pada Januari dan Februari 2026 hingga skala nasional.