Dino Patti Djalal Ingatkan Presiden Prabowo, Indonesia Harus Siap Cabut dari Board of Peace jika Tujuan Kemerdekaan Palestina Tak Terwujud

JawaPos.com — Pemerintah Indonesia menghadapi ujian serius dalam kebijakan luar negerinya setelah keputusan bergabung dengan Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif perdamaian yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Bahkan, mantan Wakil Menteri Luar Negeri dan diplomat senior, Dino Patti Djalal, secara terbuka mengingatkan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia harus siap menarik diri dari inisiatif tersebut jika badan itu gagal memperjuangkan tujuan utama Jakarta: kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

Keprihatinan terhadap arah Board of Peace mencuat setelah pemerintah menggelar serangkaian pertemuan di Istana Presiden Jakarta pada awal Februari 2026 untuk merespons kritik dari organisasi masyarakat sipil, pemuka agama, dan mantan diplomat mengenai keikutsertaan Indonesia dalam badan tersebut. Langkah tersebut dilakukan untuk menjelaskan strategi diplomasi Jakarta dan meredam kontroversi domestik yang menyertai keputusan bergabung dengan inisiatif internasional ini.

Dilansir dari The Straits Times, Jumat (6/2/2026), dalam pertemuan dengan pemimpin organisasi Islam pada Selasa (3/2/2026), Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia akan mempertimbangkan keluar dari Board of Peace jika badan itu gagal mengejar tujuan utamanya, termasuk kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

Sugiono menyatakan bahwa Indonesia telah menetapkan tolok ukur kinerja yang jelas bagi Board of Peace, dengan fokus pertama pada perdamaian di Gaza dan selanjutnya pada status negara Palestina yang merdeka. “Akhirnya, keputusan ini sebenarnya tentang kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” ujar Sugiono.

Namun, ketidakjelasan struktur organisasi dan mandat operasional Board of Peace turut menambah kekhawatiran banyak pihak bahwa badan itu bisa bergerak jauh dari tujuan awalnya. Menurut Sugiono, hingga kini belum jelas di mana sekretariatnya akan beroperasi dan bagaimana mekanisme koordinasinya di lapangan. Hal ini dianggap meningkatkan risiko bahwa komitmen Indonesia bisa dilemahkan atau disalahartikan.

Dalam konteks itu, Dino Patti Djalal memberikan perspektif lebih dalam mengenai posisi Indonesia melalui akun X resminya, @dinopattidjalal. Ia menegaskan bahwa Piagam Board of Peace memiliki banyak kejanggalan, namun karena Indonesia sudah tergabung, opsi untuk keluar harus selalu dijaga sebagai strategi nasional.

“Posisi saya mengenai Board of Peace sama sekali tidak berubah: Piagam BoP banyak kejanggalan, tapi karena Indonesia sudah keburu masuk BoP, waspadai perilaku Trump dan agenda Israel untuk membungkam Palestina, dan selalu jaga opsi untuk keluar dari BoP,” tulisnya. Dino menambahkan bahwa posisi ini sejalan dengan prinsip pemerintah dalam beberapa hal.

Selain itu, ia menjelaskan konteks pernyataannya bahwa “BoP satu-satunya opsi saat ini” bukan berarti BoP adalah solusi terbaik, melainkan fakta bahwa hingga kini hanya ada rencana 20 poin dan BoP sebagai satu-satunya kesepakatan untuk upaya gencatan senjata yang didukung Dewan Keamanan PBB. “Ini tidak berarti BoP adalah solusi terbaik, dan tidak juga solusi permanen—hanya berarti pada saat ini merupakan satu-satunya upaya gencatan senjata yang ada,” tambahnya.

Menurut pandangan Dino Patti Djalal, Presiden Prabowo mengambil pendekatan yang realistis, menyadari kompleksitas konflik yang telah berlangsung puluhan tahun, serta keterbatasan diplomasi Indonesia dalam forum yang turut melibatkan kekuatan besar dunia. “Kita harus berpolitik, kita harus berdiplomasi, kita harus melobi, dan kita harus pragmatis serta realistis,” katanya, merangkum strategi pemerintah dalam menghadapi situasi yang sarat risiko ini.

Selain itu, Dino menyoroti peluang yang tercantum dalam Resolusi DK PBB 2803 yang memberi sedikit angin bagi kemerdekaan Palestina, meskipun pasti akan menghadapi perlawanan Israel. “Angin itu perlu kita hembuskan terus, melalui BoP dan jalur-jalur lain seiring waktu,” ujarnya. Ia juga menegaskan pentingnya integritas dan keberanian dalam menyuarakan kebenaran: “Speak truth to power. Speak truth to the people. Wisdom without fear,” menekankan prinsipnya dalam ruang publik.

Selain kekhawatiran dari masyarakat, kalangan pengamat hubungan internasional juga memperingatkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam badan yang diprakarsai oleh pemerintahan yang sangat dipengaruhi politik domestik AS bisa membatasi fleksibilitas kebijakan luar negeri Indonesia dan menimbulkan persepsi bahwa Jakarta terlalu dekat dengan agenda AS yang belum diadopsi secara luas oleh komunitas internasional.

Ke depan, keputusan Indonesia untuk tetap berada di Board of Peace akan terus diuji oleh implementasi nyata dari tujuan-tujuan yang telah disepakati, terutama soal kemerdekaan Palestina. Jika badan itu gagal memenuhi komitmennya, Jakarta telah menegaskan bahwa opsi mundur bukan sekadar retorika diplomatik, tetapi strategi yang siap diterapkan demi menjaga prinsip dasar politik luar negeri Indonesia.