Komisi XI DPR Ingatkan Menkeu Purbaya, Jangan Sering Komentari Kebijakan Kementerian Lain

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun (dua dari kanan). (dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperbaiki komunikasi politik dan membangun tim ekonomi yang solid. Salah satunya, dengan tidak sering-sering mengomentari kebijakan kementerian lain.

“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (15/10).

Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa salah satu pernyataan yang menjadi sorotan adalah saat Menkeu Purbaya mengomentari terkait pemotongan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak diserap.

Misbakhun menegaskan bahwa alokasi anggaran memiliki dimensi politik sendiri. Sehingga, tidak bisa anggaran MBG yang tidak terserap dapat dialihkan begitu saja tanpa dibahas bersama dengan DPR.

“Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68 (persen). Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR," ujar Misbakhun.

"Tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN, sehingga ruang itu diberikan keleluasaan. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” jelas politikus Partai Golkar itu.

Lebih lanjut, Misbakhun juga menyoroti pentingnya kebijakan yang berpihak pada rakyat, khususnya dalam menjaga daya beli dan memperkuat kelas menengah.

Ia bahkan menyarankan agar tarif pajak pertambahan nilai (PPN) bisa kembali diturunkan guna mendorong konsumsi domestik. 

“Saya yang waktu itu mengingatkan supaya (kenaikan) PPN ini ditahan benar. Kalau perlu PPN kita turunkan kembali ke 10 persen dan kalau perlu ke 8 persen. Untuk apa? Mengangkat daya beli masyarakat. Nah ini dalam rangka apa? Seperti yang disampaikan, kita menghadapi tekanan di daya beli,” ucapnya.

Misbakhun juga mengingatkan pentingnya reformasi sistem bantuan sosial bagi kelas menengah rentan agar tidak jatuh miskin.

Dalam hal ini, perlu dipastikan bahwa desain kebijakan fiskal harus menyentuh kelompok yang rentan turun kelas karena menjadi sesuatu hal yang dikehendaki Presiden Prabowo.

Misbakhun menyampaikan bahwa dukungan Komisi XI DPR terhadap Menteri Keuangan bersifat penuh. Namun, pihaknya ingin mengetahui strategi besar Menkeu Purbaya sebagai bagian tolok ukur bagi rakyat ke depan.

“Kami, terutama dari Fraksi Golkar, akan mengamankan langkah-langkah Presiden Prabowo di bidang ekonomi. Tapi kami ingin tahu grand strategy Pak Purbaya seperti apa. Itulah yang akan jadi tolok ukur rakyat ke depan,” tandasnya.