Dana TKD Surabaya Disunat Rp 730 Miliar, Ini Cara Pemkot Surabaya Atasi Defisit Anggaran 2026

JawaPos.com - Anggaran APBD Kota Surabaya dipastikan berkurang Rp 730 miliar, efek pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemkot telah menyiapkan strategi dan inovasi untuk menutup defisit anggaran 2026 akibat pemangkasan TKD. Sehingga program pembangunan tetap berjalan optimal.

“Jadi tahun 2026 itu berkurang Rp 730 miliar. Karena itu kami harus melakukan inovasi, seperti kami lakukan pembiayaan (jangka panjang), itu sebenarnya inovasi yang kami lakukan,” tutur Eri, Minggu (12/10).

Ia menyebut Skema pembiayaan jangka panjang dipilih agar pembangunan di Surabaya tetap berjalan.

Pembangunan yang dikerjakan lebih awal pada 2026 akan lebih efisien dibandingkan dilakukan bertahap hingga 2029.

"Ketika ada pekerjaan yang selesai 2029, kami bandingkan dengan kita kerjakan 2026, selisihnya Rp 50 miliar. Lebih murah yang kita kerjakan di tahun 2026 dengan dicicil, itu yang pertama,” terang Eri.

Selain efisiensi, ia menilai pembangunan infrastruktur juga akan mendorong kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Ia mencontohkan wilayah Wiyung, Gunung Sari, dan Banyu Urip yang sedang dilakukan proyek perbaikan jalan.

“Ketika ada pekerjaan jalan seperti Wiyung, diversi Gunungsari, dan Banyu Urip, maka 2028, NJOP-nya akan naik sekitar Rp 500 miliar, itu untuk lokasi-lokasi yang sudah menjadi besar,” terangnya.

Selain skema pembiayaan jangka panjang, Pemkot juga berupaya mengoptimalkan aset daerah.

Aset-aset mangkrak juga dihidupkan kembali untuk kepentingan masyarakat, seperti disewakan dan padat karya.

"Agar ada pemasukan. Rp 730 miliar ini juga bukan hal yang kecil. Lalu opsen juga ada rumusan sendiri, meskipun kita diberikan 66 persen, sejatinya tidak jauh dari 30 persen," lanjut Eri.

Dengan perhitungan tersebut, Pemkot Surabaya memperkirakan pendapatan 2026 akan berkurang hingga Rp 1 triliun.

Namun, Eri memastikan berbagai program prioritas, terutama pada sektor pendidikan, akan tetap berjalan.

"Kalau dihitung (opsen pajak) cuma 35 persen, karena ada lagi peraturan yang mengatur bagaimana untuk pemerataan. Sehingga walaupun 66 persen, dapatnya seperti tahun kemarin hanya naik Rp 200 miliar. Sehingga ini yang harus kita tutup,” pungkasnya.