Jatim Disentil Menkeu Purbaya Soal Dana Rp 6,8 T Mengendap di Bank, Wagub Emil Minta Pemda Buka-bukaan!

JawaPos.com - Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa soal dana Pemda yang mengendap di bank. 

Menanggapi hal tersebut, Wagub Emil meminta pemda di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bersikap transparan dalam pengelolaan dan pelaporan dana agar tidak menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

"Saya minta pemprov, pemda buka-bukaan aja. SiLPA-nya tuh karena apa? Lebih baik begitu, daripada publik nanti berpikir bahwa pemerintah ini mengabaikan pembayar pajak," tutur Emil di Surabaya, Kamis (23/10).

Menurut mantan Bupati Trenggalek tersebut, ini adalah momen yang tepat bagi pemerintah daerah untuk transparansi data keuangan. Termasuk apa saja faktor yang menyebabkan SiLPA di masing-masing daerah. 

Emil mengatakan bahwa SiLPA dapat terjadi karena penyerapan sejumlah pos anggaran baru terjadi menjelang akhir tahun anggaran (TA). Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan angka dalam APBD murni dan Perubahan APBD.

"Kenapa sih SiLPA? Karena daerah juga kadang punya alasannya sendiri. Misalnya, 'Pak, SiLPA tuh karena dananya datang di akhir tahun' sedangkan aturan keuangan daerah itu tidak seperti keuangan pusat," imbuhnya. 

Dana yang keluar di akhir tahun, baru bisa dianggarkan di perubahan APBD. Jadi di APBD murninya kesannya SiLPA. Padahal, dana tersebut sudah terpakai, namun baru bisa diresmikan ya di APBD perubahan.

Wagub Emil mengakui bahwa sejak masa jabatan Mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, 38 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan besaran SiLPA yang cukup tinggi.

"Makanya, semua ayo dibuka, biar semua juga tahu, apakah betul tidak terserap atau ada perubahan pendapatan di ujung tahun, yang akhirnya hanya bisa dicatat SiLPA. Mending dibuka dengan jelas agar warga tahu," tegasnya.

Di akhir, Wagub Emil menegaskan bahwa pemda tidak mengambil keuntungan dari dana yang disimpan di bank. Ia percaya pemkab/pemkot di Jatim bisa menggerakkan ekonomi daerah dan menambah pendapatan asil daerah (PAD).

"Karena siapa yang untung juga nyimpan-nyimpan uang di bank? Pemda enggak untung, ngapain ngambil untung dari situ? Justru nanti kalau ekonomi nggak mutar, PAD-nya yang mandek. Betul kata Pak Menkeu, buat apa? Tugas pemda bukan nabung," tukas Wagub Emil.

Sebagai informasi, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kemendagri pada Jakarta, Senin (20/10), Menkeu Purbaya membeberkan banyak daerah yang menumpuk uangnya di perbankan.  

Ia lantas melampirkan data Bank Indonesia per 15 Oktober yang menyatakan ada 15 daerah menyimpan dana di bank. DKI Jakarta di posisi pertama dengan Rp 14,683 triliun. Disusul Provinsi Jawa Timur dengan Rp 6,8 triliun. 

(*)