Krisis Lahan Pemakaman di Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi Temukan Solusi Baru

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini menghadapi krisis lahan pemahaman. Dari 80 Tempat Pemakaman Umum (TPU) di ibu kota, 69 TPU di antaranya sudah tak punya ruang untuk liang baru alias penuh.

Persoalan klasik ini kerap terjadi di kota-kota besar, lantas bagaimana dengan Kota Surabaya? Apakah kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta juga mengalami persoalan serupa?

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengakui bahwa lahan makam di Kota Pahlawan semakin menipis. Dari 13 Tempat Pemakaman Umum yang dimiliki pemerintah kota, hampir seluruhnya penuh.

Menurutnya, krisis lahan pemakaman di kota besar terjadi akibat keterbatasan lahan dan pesatnya pertumbuhan penduduk, sehingga ruang untuk area pemakaman semakin berkurang setiap tahun.

"Kemarin (jumlah penduduk) 2,7 juta jiwa, hari ini sudah 3 juta jiwa lebih, karena Surabaya didatangi orang terus. Kan tidak mungkin lahan kita digunakan menjadi lahan makam semuanya,” tutur Eri di Surabaya, Minggu (26/10).

Karena itu, Pemkot Surabaya menggandeng pengelola makam kampung agar pemanfaatan lahan bisa lebih maksimal. Menurutnya, pola lama yang mengandalkan makam keluarga atau makam kampung perlu dihidupkan kembali.

"Kalau lahan makam dengan bertambahnya orang pasti berkurang, maka kita fungsikan adalah lahan makam yang perkampungan. Kalau setiap orang minta satu (lahan makam), ya habis semua tanahnya," imbuh Eri.

Selain itu, sistem tumpang juga menjadi langkah darurat untuk menangani krisis lahan makam. Tradisi menumpuk jenazah keluarga dalam satu liang lahad ini, kata Eri, masih diterapkan di keluarganya. 

"Kalau makam keluarga saya di Tembok Dukuh, dulu makamnya mbahku. Ketika mbahku sudah lama (meninggal), almarhum bapak (abah) juga dimakamkan di sana," ucap orang nomor satu di Surabaya itu.

Eri optimis praktik pemakaman keluarga dengan sistem tumpang, bisa menjadi solusi untuk keterbatasan lahan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk memakamkan anggota keluarganya di kampung terdekat.

"Nah, pemerintah kota juga tidak akan menyiapkan (lahan) semuanya untuk warga terus. Makanya kita berkolaborasi, kita bersinergi juga dengan makam-makam yang ada di kampung," terang Eri.

Ia menegaskan pengelolaan lahan makam berbasis komunitas ini menjadi langkah realistis untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ruang hidup dan pemakaman di tengah keterbatasan lahan kota.