Harga Kebutuhan Pokok Naik, Buruh Jatim Usul UMP 2026 Naik 10 Persen

JawaPos.com - Menjelang penetapan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026. Unsur buruh akan mengusulkan kenaikan upah sebesar 8 sampai 10 persen.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pengupahan Jawa Timur unsur pekerja, Ahmad Fauzi. Usulan tersebut didasari oleh beberapa faktor, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, harga BBM, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. 

Fauzi menyebut perlu adanya perubahan dalam basis perhitungan UMK. “(UMK) seharusnya tidak lagi didasarkan pada buruh lajang, tetapi pada buruh yang juga menanggung keluarga,” ucapnya di Surabaya, Jumat (14/11).

Ia menyadari bahwa usulan buruh yang meminta kenaikan upah 8-10 persen dapat memicu perdebatan dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), yang mendorong kenaikan moderat yang kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil. 

Fauzi mengatakan Dewan Pengupahan, yang terdiri dari unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah akan mulai membahas besaran UMP dan UMK di Jawa Timur pada akhir November 2025.

Adapun penetapan UMP dijadwalkan pada 8 Desember 2025, sementara UMK 38 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur akan diputuskan pada 15 Desember 2025 setelah menerima rekomendasi dari masing-masing daerah.

“Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota terlebih dahulu bersidang untuk merumuskan usulan. Setelah itu, bupati atau wali kota juga memberikan rekomendasi kepada gubernur (Jawa Timur),” terang Fauzi.

Dewan Pengupahan Jawa Timur saat ini masih menunggu petunjuk teknis resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait formula penghitungan UMP dan UMK tahun 2026.

“Kami berharap pemerintah pusat bersikap adil, dengan kenaikan yang layak, namun tetap menjaga keberlangsungan industri,” pungkas Ketua Dewan Pengupahan Jawa Timur unsur pekerja.